...
Pusat Penelitian Pengetahuan
Kertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual
02-12-2020 |

 

Kertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual 

 

Kata Pengantar

Pada tahun 1994 dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, untuk pertama kalinya negara-negara anggota PBB mengakui hak reproduksi sebagai bagian dari Hak asasi manusia. Pada saat yang bersamaan di deklarasikan pula, bahwa prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan keadilan gender, dan pemberdayaan perempuan adalah isu yang penting dalam mengembangkan strategi kependudukan dan pembangunan. Konferensi ini juga mengeluarkan beberapa rencana aksi ICPD. Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan bisa kita catat untuk merealisasikan komitmen negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual bagi warga negaranya. Namun, sejumlah tantangan juga masih kita hadapi antara lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang masih cukup tinggi, merujuk data SUPAS (Badan Pusat Statistik, 2015) Indonesia, sebesar 305 per 100.000 kelahiran, padahal program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, cukup gencar dilakukan. Di sisi lain pendidikan seks untuk remaja dan aborsi yang aman masih menjadi menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia ditemukan, sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2011 ada 93.960 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Artinya, setiap hari setidaknya terdapat 35 perempuan (termasuk anak perempuan) yang menjadi korban kekerasan seksual.

Selain itu hasil pemantauan Komnas Perempuan juga menunjukkan kekerasan seksual yang dialami perempuan juga berdampak pada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan tersebut, Komnas Perempuan merasa perlu mengembangkan Kertas Konsep dan Risalah Kebijakan terkait Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual, sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap Pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan Indonesia terhadap sumber daya kesehatannya. Proses pengembangan Kertas Konsep dan Risalah Kebijakan ini dilakukan sepanjang tahun 2015 melalui beberapa kegiatan antara lain (1) Konsultasi dengan para ahli di sektor kesehatan seksual dan reproduksi serta ahli hukum dan kebijakan Hak Asasi Manusia dan Kependudukan; (2) Melakukan kajian lapangan dengan mengambil 3 wilayah sampel, yakni Kota Yogyakarta, Kota Balikpapan dan Kabupaten Bandung. Kota Yogyakarta dipilih karena CSO yang bekerja untuk isu ini cukup progresif dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan terobosan dan inisiatif yang baik untuk hak atas kesehatan reproduksi dan seksual warga, seperti Puskesmas Khusus untuk para Transgender dalam pencegahan HIV AIDS. Kota Balikpapan dipilih karena dikenal sebagai kota yang cukup kaya sumberdaya alamnya, dan berkontribusi pada tingginya anggaran kesehatan dan pemenuhan jaminan kesehatan kepada warga miskin. Sementara itu Kabupaten Bandung dipilih karena telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan LS setempat.

Melalui Peraturan Daerah, pada kasus di wilayah Kabupaten Bandung, ini juga telah dilakukan evaluasi terhadap penurunan angka kematian ibu, dan hasilnya adalah a) adanya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dan anak di wilayah Kabupaten Bandung yang dianggap memiliki angka kematian ibu yang sangat tinggi awalnya, juga b) tersedianya anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang mendukung pelayanan dan penanganan kesehatan ibu, bayi dan anak yang lebih baik dalam menurunkan angka kematian ibu. Bahkan, dari hasil tersebut Kabupaten Bandung menjadi rujukan bagi Kota/Kabupaten lain di wilayah Indonesia lainnya untuk mengembangkan Perda serupa; (3) Melakukan Pertemuan untuk penyusunan Kertas Kebijakan dan Risalah Kebijakan, Konsultasi dengan para ahli dan kementerian/lembaga terkait dengan penerbitan Kertas Kebijakan dan Risalah Kebijakan ini; Bagian penting dari hasil kajian ini adalah mendorong pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan di Negara Republik Indonesia. Meskipun, tidak menutup mata, berbicara hak seksual masih dianggap tabu oleh pemerintah, namun dalam realitanya anggapan tersebut karena adanya miskonsepsi dalam menerjemahkan hak seksual. Bagi Komnas Perempuan, Hak Seksual merupakan hak perempuan untuk dapat mengakses dan mengontrol ketubuhan seksualitasnya dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Hak reproduksi dan seksual adalah hak asasi manusia, seper? hak asasi manusia lainnya hak ini bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan tidak bisa diabaikan.

Hak ini juga sangat terkait dengan hak utama yang lain seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak bebas dari diskriminasi, hak untuk bebas dari penyiksaan termasuk percobaan pengobatan, hak atas privasi, hak untuk menentukan kapan melahirkan dan jumlah anak dan hak bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Untuk selanjutnya dipandang penting mendialogkan sejumlah rekomendasi dari Kertas Kebijakan dan Risalah Kebijakan kementerian/lembaga terkait. Komnas Perempuan berharap Kertas Kebijakan dan Risalah Kebijakan yang dikembangkan ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja kementerian/lembaga dalam rangka mencapai indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target ketiga poin 3.1. mengurangi angka kematian ibu di bawah 70 per 100 ribu kelahiran di tahun 2030; juga poin 3.2. menghentikan penyebaran HIV/AIDS; serta poin 3.7. memastikan di tahun 2030 secara universal, manusia telah mengakses pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk program keluarga berencana, pendidikan dan informasi dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program pembangunan. Kertas Kebijakan dan Risalah Kebijakan ini sebenarnya telah selesai di tahun 2016. Namun, adanya kendala administrasi dan kesepakatan antara lembaga yang berkontribusi dalam tulisan ini, serta adanya kebutuhan advokasi dalam kesehatan reproduksi dan seksual, kertas kebijakan dan risalah kebijakan ini baru bisa dipublikasikan di tahun 2019. Semoga Pemenuhan Hak Seksual dan Reproduksi Perempuan semakin baik dan Perempuan Indonesia Sehat Reproduksi dan Seksualnya.

Komnas Perempuan, 2019

Budi Wahyuni Wakil Ketua Komnas Perempuan

 

Silahkan mengunduh 

01_SRHR_Kertas Kebijakan OK

201110_02_SRHR_Risalah Kebijakan-01

201110_03_SRHR_Risalah Kebijakan-02

201110_04_SRHR_Risalah Kebijakan-03

201110_05_SRHR_Risalah Kebijakan-04

201110_06_SRHR_Risalah Kebijakan-05

201110_07_SRHR_Risalah Kebijakan-06

201110_08_SRHR_Risalah Kebijakan-07

201110_09_SRHR_Risalah Kebijakan-08

201110_10_SRHR_Risalah Kebijakan-09

201110_11_SRHR_Risalah Kebijakan-10

 

 


Pertanyaan / Komentar: