02-12-2020 Kertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual

  Kertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Seksual    Kata Pengantar Pada tahun 1994 dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, untuk pertama kalinya negara-negara anggota PBB mengak ...

24-07-2019 Komnas Perempuan Menyerahkan Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pada 23 Juli 2019, Komnas Perempuan bersama perwakilan beberapa masyarakat sipil (Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, dan Institut Perempuan) melakukan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berdialog m ...

03-05-2019 Komnas Perempuan Menandatangani Kerjasama Strategis Mengembangkan Mekanisme Nasional Pencegahan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Bebas dari penyiksaan adalah hak asasi setiap manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Pengakuan dan jaminan pada hak ini secara tegas dinyatakan di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang ...

18-07-2018 13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 1.Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.e 2.Pengalaman dan Pembelajaran Penanganan Kekerasan Seksual.e 3.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sesuai dengan Nilai Agama.e 4.Ruang Lingkup RUU P ...

21-02-2018 Delik Perzinahan dan samen leven dalam Fiqih. Oleh : Imam Nahe'i

"Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia perempuan melalui perluasan makna perzinaan dalam hukum pidana nasional pada dasarnya sejalan dengan pandangan dalam agama Islam yang menganjurkan pelaku untuk bertaubat daripada dijatuhi hukuman yan ...