Pada 15 Juli 1998, 22 orang perempuan dari pelbagai latar belakang agama, etnik dan profesi yang mewakili Masyarakat Anti Kekerasan tersebut diterima oleh Presiden BJ Habibie dengan membawa 4000 tanda tangan untuk menyampaikan meminta pemerintah bertanggungjawab atas dampak tragedi Mei 98, menuntut pelaku dan perencananya dan menjamin bahwa peristiwa semacam itu tak terulang lagi. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Juli 1998, Pemerintah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan keputusan Presiden No. 181/1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Semangat Gerakan Perempuan mewarnai kerja-kerja Komnas Perempuan sepanjang 25 tahun keberadaannya, terutama dalam merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dalam pelbagai konteksnya. Pasca reformasi, sejumlah kebijakan berhasil diterbitkan yakni Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Definisi Perkosaan dalam KUHP.

Untuk memotret perjuangan ini, banyak cara yang telah dilakukan agar sejarah ini terus diingat sebagai upaya untuk mendorong pemulihan terhadap korban dan mencegah keberulangan peristiwa. Komnas Perempuan memandang penting keterlibatan publik khususnya generasi muda untuk memahami perjuangan reformasi dan melanjutkan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan menjaring partisipasi kaum muda melalui Kompetisi Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan “Merayakan Upaya Bersama Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”. Dari kompetisi yang telah berlangsung, Komnas Perempuan mengundang Ibu Atnike Sigiro untuk hadir dalam peluncuran Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Waktu : 09.30 – 13.00 WIB

Tempat : Sahid Hotel di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta, Kode Pos 10220