20-01-2021 Seri Dokumen Kunci 15. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action ( BPfA +25) di Indonesia

Usai meratifi kasi konvensi CEDAW atau konvensi penghapusan se ga la bentuk diskriminasi terhadap perempuan, guna mempercepat pe lak sana annya, maka di tahun 1995, para wakil negara berkumpul di Beijing dan mendeklarasikan landasan aksi Beijing atau Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA ...

20-12-2019 Seri Dokumen Kunci 14. Laporan Dan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Mekanisme Treaty Bodies Dan High Commisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebuah laporan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional,   seperti yang rutin dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan  terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memiliki tujuan dan arti  strategis: sebagai bentuk akuntabilitas lembaga menyampaikan kemajuan  dan kemunduran isu-isu HAM ...

15-10-2019 Seri Dokumen Kunci 13. Laporan Independen Komnas Perempuan Kepada Pelapor Khusus PBB Tentang Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan

Isu kesehatan dan hak atas pangan kerap dilihat sebagai isu ekonomi sosial dan budaya, padahal sejatinya merupakan bagian dari hak paling dasar yang masuk dalam rumpun hak asasi sipil politik, yaitu hak hidup. Hak hidup yang ditopang dengan hak atas kesehatan dan hak atas pangan tak jarang tercerabu ...

13-06-2019 Deklarasi Kolombo

Sebagai mekanisme HAM nasional bagi hak-hak perempuan, Komnas Perempuan mengambil peran strategis untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat regional dan internasional untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya melalui mekanisme HAM di regional dan Internasional dan dalam forum-forum strategis lainnya. Sa ...

20-03-2018 Seri Dokumen Kunci 12: Laporan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Mekanisme HAM PBB bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia UPR Siklus Ketiga

Prinsip dan nilai-nilai hak asasi universal, isu dan pelanggarannya juga semakin mengglobal, lintas batas, dan tak jarang melampaui otoritas negara.  Karenanya komitmen dan mekanisme lintas negara menjadi sangat dibutuhkan.  Temuan Komnas Perempuan dalam kerja-kerja mengawal isu HAM perempuan mene ...