Chatarina menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa University Research for Graduate Education–World Bank dan Toyota Foundation–Jepang. Tesisnya tentang masyarakat adat Lamaholot terpilih sebagai karya bermutu oleh Yayasan Adi Karya dan diterbitkan dengan dukungan Ford Foundation.

Kariernya dimulai sebagai peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik UGM sejak 1996. Pada 2003, ia melanjutkan kiprah di Kalimantan Barat sebagai peneliti di Institut Dayakologi dan aktif mendampingi kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar. Ia juga mengikuti pelatihan internasional penelitian masyarakat adat di Filipina.

Fokus kajian Chatarina mencakup isu gender, masyarakat adat dan marginal, kawasan perbatasan, ketahanan pangan, hingga krisis iklim. Ia bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian nasional dan internasional. Pada 2009, ia turut mendirikan Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Chatarina pernah menjabat sebagai Sekretaris KPAID Kalbar, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, serta konsultan SSC Bali dalam isu lanjut usia. Ia juga aktif di Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalbar dan Forum DAS Nasional. Selain itu, ia merupakan penulis buku, jurnal, dan artikel di berbagai media.

Daden Sukendar adalah pegiat keberagaman dan perdamaian asal Ciracap, Jampangkulon, Sukabumi. Aktif sebagai Instruktur Nasional Moderasi Beragama, ia juga dikenal sebagai dosen, advokat dan mediator bersertifikat, serta fasilitator nasional Channel of Hope (CoH) dalam program penanggulangan HIV-AIDS bagi ulama dan tokoh lintas agama.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah STAI Al-Masthuiriyah (2003) dan Fakultas Syari’ah STAI Al-Andina Sukabumi (2019), serta meraih gelar Magister Agama dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2005). Daden merupakan alumni program pertukaran tokoh agama untuk perdamaian (Islamic Scholars Exchange) dari pemerintah Amerika Serikat melalui IVLP 2016, dan lulusan Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 (PPRA LVI) LEMHANNAS RI tahun 2017.

Dalam bidang organisasi, Daden menjabat sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sukabumi (2015–2025), Sekretaris MUI dan Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Sukabumi, Wakil Ketua MDS Rijalul Ansor PW GP Ansor Jawa Barat, serta Ketua LAKPESDAM PCNU Sukabumi sejak 2019. Ia juga merintis Lembaga Penelitian Sosial dan Agama (LENSA) Sukabumi yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia, dan kini menjabat sebagai Sekjen Jaringan Advokasi Jawabarat (JAJ).

Sebelumnya, sejak 2009 ia telah aktif sebagai Badan Pekerja di Komnas Perempuan, terlibat dalam Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional serta Perempuan dan Kebhinnekaan. Ia dikenal atas komitmennya dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks otonomi daerah/khusus, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta upaya pembatalan kebijakan diskriminatif.

Selama bertahun-tahun, Dahlia turut menguatkan jaringan masyarakat sipil melalui kerja-kerja kolaboratif bersama Jaringan Advokasi di Jawa Barat, Jaring Pemantau 231 Aceh, ICIR, dan berbagai jaringan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Ia menamatkan pendidikan S1 di UIN Jakarta dengan fokus pada isu perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta meraih gelar Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Krisnadwipayana.

Kiprahnya di isu HAM dimulai sejak bergabung dalam tim pemantauan kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur dan tim dokumentasi huridoc di KontraS (2002–2004).

Dahlia turut mendirikan Lingkar Studi Seroja pada tahun 2000—sebuah ruang intelektual dan gerakan mahasiswa perempuan di Ciputat—dan Bale Perempuan di Bekasi pada 2016, sebuah lembaga layanan untuk perempuan korban kekerasan yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL).

Devi Rahayu adalah akademisi dan peneliti yang telah mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2005. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan pendalaman disertasi melalui program Sandwich di Belanda.

Sejak masa kuliah, Devi telah aktif dalam gerakan masyarakat sipil melalui Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Wanita dan Kependudukan LPPM UTM (2010–2011), serta dipercaya sebagai anggota tim seleksi KPU Kota Surabaya (2016) dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur (2023).

Sebagai peneliti, Devi memfokuskan kajiannya pada isu ketenagakerjaan, pekerja migran, serta perlindungan perempuan dan anak. Ia terlibat dalam berbagai kerja sama riset nasional dan internasional, aktif sebagai pembicara dalam forum ilmiah, serta berperan dalam advokasi kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

Karya ilmiahnya meliputi publikasi dalam jurnal nasional dan internasional, serta sejumlah buku penting, di antaranya: Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Asal Madura (2025), Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perempuan(2024), Perlindungan terhadap Pekerja Madura (2022), Hukum Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law (2021), hingga Trafficking Buruh Migran (2008).

Irwan Setiawan adalah aktivis kemanusiaan dan pegiat Hak Asasi Manusia dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sejak tahun 2008, ia aktif menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Yayasan Embun Pelangi di Kepulauan Riau.

Ia terlibat aktif dalam berbagai jaringan nasional, seperti Jaringan Nasional Anti-TPPO, Zero Human Trafficking Network, Forum Pengada Layanan, Jaringan Advokasi Gerak Bersama, serta Jaringan Safe Migrant. Dalam ranah kebijakan, Irwan turut menyusun Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana (SPT PKKTP), serta berkontribusi dalam pembentukan Zero Human Trafficking Network.

Sebagai narasumber, fasilitator, dan moderator, Irwan telah terlibat dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Department of Justice Amerika Serikat (2009–2023), serta menjadi pembicara dalam konferensi nasional dan internasional, termasuk Launch of Global Programme on Migration and Climate Change di New York (2024).

Atas dedikasinya dalam pencegahan perdagangan orang dan perlindungan korban, Irwan menerima berbagai penghargaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Maria Ulfah Anshor adalah Komisioner Komnas Perempuan periode 2025–2030, melanjutkan kiprahnya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2020–2025. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam perlindungan hak anak dan perempuan, termasuk sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2010–2012 dan anggota KPAI selama dua periode hingga 2017. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Anggota DPR RI hasil Pemilu 2004 dan memimpin Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (2008–2009).

Di luar jabatan publik, Maria aktif sebagai konsultan untuk berbagai lembaga nasional dan internasional. Ia terlibat dalam penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak bersama Bappenas melalui AIPJ2 (2019), serta berbagai inisiatif pencegahan praktik sunat perempuan dan studi FGM/C bersama UNFPA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Sejak 2017, Maria menjadi dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), mengampu mata kuliah Studi Islam Indonesia Kontemporer dan Gender untuk program Magister dan Doktor. Ia juga aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil, serta menjadi Ketua PP Dewan Masjid Indonesia (2022–2027), dan Anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sejak 2017.

Karya-karyanya yang monumental meliputi Memutus Ketidakadilan Global Care Chain Bagi Pengasuhan Anak TKIP(2015), Fikih Aborsi (2004), Fiqh on Abortion (2012), dan Parenting With Love (2010).

Ratna Batara Munti telah mendedikasikan hampir tiga dekade hidupnya untuk perjuangan penegakan hak asasi manusia perempuan. Sebagai advokat publik di LBH APIK, ia tidak hanya menangani perkara hukum bagi korban kekerasan, tetapi juga aktif memberikan pelatihan kepada advokat, aparat penegak hukum, dan komunitas akar rumput.

Ratna memiliki peran penting dalam advokasi kebijakan—ia terlibat dalam perumusan awal RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan RUU Revisi UU Perkawinan, serta menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk sejumlah RUU penting seperti RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sejak 1998, ia juga menginisiasi dan mengoordinasikan berbagai jaringan advokasi kebijakan perempuan.

Pengalamannya dalam kebijakan publik meliputi peran sebagai anggota tim pemerintah untuk penyusunan Peraturan Pemerintah UU Bantuan Hukum, Tim Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), anggota Pokja Trafficking dan KTP di Kemensos, hingga menjadi Ketua Tim Independen Pencari Fakta untuk penanganan kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan UKM.

Ratna juga aktif menjadi narasumber, dan pemikirannya kerap menjadi rujukan di berbagai media massa. Beberapa hasil riset dan karya tulisnya telah dipublikasikan dan menjadi bagian dari wacana hukum progresif untuk perlindungan perempuan di Indonesia.

Sri Agustini (Agustine) adalah seorang Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan advokat yang selama lebih dari satu dekade fokus pada pendampingan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksualitas. Ia merupakan pendiri Inclusive Legal Center (ILC), sebuah lembaga bantuan hukum yang berfokus pada isu-isu inklusi dan keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, Agustine juga dikenal sebagai salah satu pengasuh rubrik “Klinik Hukum Bagi Perempuan” di Konde.com dan Tempo.com.

Sebelum mendirikan ILC, Agustine pernah bekerja di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia dan Ardhanary Institute, di mana ia terlibat dalam advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas komunitas. Untuk memperdalam pemahamannya dalam bidang hukum, ia menempuh pendidikan S1 dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno (UBK), serta melanjutkan studi doktoralnya (S3) di bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS).

Selama kariernya, Agustine telah banyak mengembangkan modul-modul pelatihan yang berkaitan dengan gender, seksualitas, advokasi hak-hak perempuan, keparalegalan, serta strategi pendampingan hukum berbasis SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics). Ia juga terlibat dalam penyusunan materi tentang pengarusutamaan keberagaman gender dan seksualitas, serta pendalaman Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Beberapa karya tulisnya yang telah diterbitkan meliputi buku dan jurnal seperti Memahami Hukum dan Hak-Hak Warga Negara bagi Masyarakat Minoritas, Urgensi Penegakkan UU TPKS Ditinjau dalam Perspektif Korban, Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Aborsi Akibat Perkosaan, serta Daya Paksa dalam Lensa Hukum Feminis.

Sondang Frishka Simanjuntak adalah ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia yang telah mengabdikan dirinya pada advokasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1997) ini melanjutkan studi magister di bidang International Human Rights Law melalui program beasiswa Fulbright di Northwestern University, Chicago.

Sondang bergabung dengan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) pada tahun 2008 sebagai Koordinator Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta anggota Tim Penguatan Kelembagaan. Sejak 2016, ia menjabat sebagai Asisten Pimpinan untuk Advokasi Internasional sekaligus Koordinator Tim Advokasi Internasional. Dalam peran ini, Sondang memimpin kerja-kerja advokasi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui mekanisme internasional seperti Universal Periodic Review (UPR) dan pelaporan ke berbagai komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga aktif membangun jejaring kerja sama internasional guna memperkuat posisi advokasi hak-hak perempuan Indonesia di tingkat global.

Sebelum di Komnas Perempuan, Sondang menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi di Solidaritas Nusa Bangsa, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada penghapusan diskriminasi rasial. Ia turut berperan dalam mendorong ratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) dan pengesahan Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Lahir di Yogyakarta pada 13 April 1957, Sundari mengabdikan sebagian besar hidupnya dalam dunia penegakan hukum dan pemberantasan narkotika. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Pagaralam, Sumatera Selatan, lalu melanjutkan ke jenjang S-1 Ilmu Administrasi Publik di STIA-LAN RI dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Gelar magister diperolehnya di bidang Ilmu Hukum Ekonomi dari Fakultas Hukum UMJ.

Dalam karier kepolisian, Sundari menempuh pendidikan kepolisian melalui SEBA MILSUK POLWAN, SECAPA, dan SELAPA. Ia menjabat sebagai penyidik di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, serta menjadi tenaga pendidik di Sekolah Polwan. Kariernya berlanjut di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penyidik hingga menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika.

Salah satu momen penting dalam kariernya adalah ketika ia memimpin tim BNN dalam negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait kasus seorang WNI perempuan yang direkrut jaringan narkotika internasional sebagai kurir lintas negara. Ia ditangkap di Bandara Internasional Hangzhou, Tiongkok. Melalui diplomasi dan kerja keras, tim BNN berhasil membawa pulang tersangka dan barang bukti heroin ke Indonesia untuk diproses hukum, sehingga yang bersangkutan terhindar dari hukuman mati.

Sundari resmi purnawirawan pada 1 Mei 2015. Selepas itu, ia tetap aktif mengabdi untuk masyarakat melalui berbagai bidang. Ia menjabat sebagai Bendahara Umum KONI DKI Jakarta, aktif di Derap Warapsari, Asesor LSP P2 Sekuriti PP Polri, serta Internal Audit PB Forki dan KONI Pusat.

Yuni Asriyanti adalah seorang perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lebih dari 15 tahun mendedikasikan diri untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Ia memiliki pengalaman luas dalam bekerja bersama organisasi pekerja migran dan penyedia layanan berbasis komunitas untuk mendampingi korban kekerasan berbasis gender, khususnya di kalangan pekerja migran perempuan.

Keahliannya mencakup pendampingan korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, advokasi kebijakan publik, serta penguatan sistem Safeguarding dan perlindungan dari eksploitasi serta pelecehan seksual (Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment – PSEAH). Ia juga aktif dalam kajian yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, hak-hak pekerja migran, perempuan pekerja, serta penghapusan hukuman mati.

Yuni meraih gelar magister di bidang Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, dan gelar Master of Development Studies dari The University of Melbourne melalui beasiswa Australia Awards.

Ia pernah menjadi bagian dari Badan Pekerja Komnas Perempuan hampir selama satu dekade, sebelum melanjutkan kiprahnya di UN Women, salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Yuni juga bekerja sebagai konsultan tenaga ahli gender dan safeguarding di berbagai organisasi internasional.