Ketika hukum internasional dan nasional semakin mengakui hak perempuan atas perumahan yang layak, dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan yang besar antara pengakuan dan pengingkaran terhadap hak tersebut. Di antara beberapa rekomendasi yang diberikan untuk Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktor-aktor masyarakat sipil, Pelapor Khusus menghimbau agar diterapkan sebuah kebijakan dan program-program perumahan pemerintah yang inovatif. Pelapor Khusus juga menekankan pentingnya mengintegrasikan hak perempuan ke dalam strategi pengurangan kemiskinan, kebijakan anti-kemiskinan, pembangunan desa dan program reformasi agraria. Lebih jauh lagi, berdasarkan mandate yang dimilikinya, Pelapor Khusus menekankan perlunya mengadopsi pendekatan pemenuhan hak yang terintegrasi untuk mempromosikan hak perempuan atas perumahan yang layak.