Hak-hak buruh migran tidak berdokumen (BM-TBD) dan buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (BMP-PRT) kerap kali tidak diakui dan dilanggar hanya karena mereka tidak memegang seberkas lembar administratif resmi dan bekerja di sektor privat yang tidak dilindungi oleh aturan formal. Pelanggaran ini terus menerus terjadi karena banyak kalangan gagal melihat akar kerentanan yang melekat pada keberadaan maupun kondisi dan sifat kerja mereka. Kerentanan yang dialami oleh BM-TBD dan BMP-PRT bukanlah tercipta secara natural melainkan akibat dari proses sejarah yang panjang baik yang terjadi di negara asal maupun di negara penerima. Kerentanan tersebut hadir dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum. Sebuah negara yang berdaulat memiliki hak untuk membedakan mana yang termasuk warga negaranya dan mana yang bukan, sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi negara tersebut. Dikotomi ini selanjutnya menghasilkan konsekuensi serius dalam rupa kekuatan yang asimetris, yang kemudian membuahkan kerentanan struktural dan budaya di pihak buruh migran dibandingkan mereka yang berstatus warga negara setempat. Akumulasi kerentanan ini berujung pada impunitas terhadap para pelanggar hak-hak asasi buruh migran. Sementara itu, kehadiran BM-TBD di negara-negara penerima pada hakikatnya bukanlah semata-mata karena keinginan individual untuk bermigrasi melainkan harus juga dilihat kaitannya dengan sisi permintaan pasar kerja di negara-negara tersebut. Walau kehadiran BM-TBD acapkali disangkal, tidak jarang kehadiran BM-TBD maupun BMP-PRT sesungguhnya menguntungkan perekonomian negara penerima akibat murahnya ongkos jasa yang mereka tawarkan.

Persaingan ekonomi di era globalisasi antarnegara pemasok juga memberi kontribusi pada pelanggengan kondisi rentan para BM-TBD dan BMP-PRT ini. Demi memenangkan pangsa pasar, negara-negara menjadi tidak peka pada isu-isu HAM atau setidaknya “berlomba” untuk menurunkan standar-standar HAM (racing to the bottom), termasuk perlindungan bagi buruh-buruh migrannya.