Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi peluncuran Buku Pemetaan Pendidikan Polisi Wanita (Polwan) yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak (LBPP) DERAP Warapsari pada 30 September 2024 di Gedung Tribrata, Jakarta. Buku ini menggambarkan perjalanan perkembangan pendidikan Polwan di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga bagian: masa pionir, masa transisi, dan masa pemantapan, di mana sistem pendidikan Polwan terus dimajukan.

“Buku ini memungkinkan kita untuk mengenali kontribusi dan kepemimpinan Polwan dari masa ke masa dalam memastikan akses keadilan dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum,” ungkap Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. 

LBPP DERAP Warapsari adalah paguyuban yang terdiri dari Polwan senior, yang resmi dibentuk pada 1 September 1998, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Polwan. Dalam sambutannya, Penasehat LBPP DERAP Warapsari, DBK Pertiwi Rusmanhadi, menjelaskan bahwa pendirian paguyuban ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Mei 1998, di mana kekerasan terhadap perempuan terjadi secara masif, namun tidak ada perlindungan bagi korban, khususnya dalam proses pemeriksaan dan pemulihan mereka. Pendirian DERAP juga sebagai respons dan kritik terhadap Polri dalam penanganan kasus kekerasan tersebut.

"Pemeriksaan terhadap korban perkosaan pada Mei 1998 tidak bisa dilakukan sembarangan. Mereka sudah mengalami trauma, dan penanganan terhadap perempuan terkait dengan privasi mereka. Pada awalnya, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, DERAP dibantu oleh KemenPPPA dan Komnas Perempuan untuk mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban. Dari kerja sama tersebut, diadakan pelatihan bagi para Polwan, hingga RPK berkembang menjadi Unit Penanganan Perempuan dan Anak (UPPA), dan terus didorong untuk membentuk Direktorat," ungkap Pertiwi.

Demikian juga disampaikan oleh Pelaku Sejarah LBPP DERAP Warapsari, sekaligus Komisioner Purnabakti Komnas Perempuan dua periode, Irawati Harsono, pada Peristiwa Mei 98, bahwa tidak ada satupun korban kekerasan seksual berani melapor. Padahal menurut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), nyata terjadi puluhan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan pertama, Saparinah Sadli sangat membantu dan mendukung DERAP dalam kerja-kerjanya untuk perempuan dan anak. Buku Pemetaan Pendidikan Polwan merekam pengalaman para Polwan pada masa itu, serta tantangan yang masih dihadapi Polwan yang aktif saat ini.

"Buku ini mengabadikan pengalaman Polwan selama enam dekade sejak didirikan pada 1984, berdasarkan pengalaman para Purnabakti yang menjadi saksi sejarah pendidikan Polwan Indonesia. Selain itu, terdapat pendapat Polwan yang masih aktif dalam Bab Pemantapan, yang menggambarkan proses bertugas dan harapan mereka mengenai pendidikan ke depan. Terutama dalam hal perekrutan, pendidikan, dan pekerjaan Polwan yang tidak mudah, mengingat jumlah Polwan di Indonesia hanya sekitar 6% atau 27.311 personel dari total polisi, dibandingkan dengan jumlah Polwan di berbagai negara lain," tegas Ira.

Dalam momentum tersebut, Andy Yentriyani menyampaikan dukungan untuk kepemimpinan  Direktur Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA- PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Dessy Andriani. Ajakan Ketua Komnas Perempuan untuk mendiskusikan ruang kerja bersama yang lebih erat dalam menguatkan struktur Direktorat PPA-PPO dalam hal penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum disambut baik oleh Brigjen Dessy. Termasuk dengan memastikan Dir PPA-PPO dapat menjangkau penguatan tim Bhayangkara Pembina keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Komnas Perempuan sampai saat ini masih menerima pelaporan keluhan adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, yang didorong pihak kepolisian untuk diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Ini terutama dilakukan pihak Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kepolisian, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kepulauan. Kasus-kasus ini dilaporkan karena proses yang berlangsung tidak saja bertentangan dengan UU tetapi juga menyebabkan korban semakin terpuruk. 

Usulan penjangkauan bagi Bhabinkamtibmas juga direspon baik oleh As SDM Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen. Pol.) Dedi Prasetyo sebagai tindak lanjut MoU Komnas Perempuan dan Polri dalam hal pelatihan bagi polisi. Selain itu, Irjen. Pol. Dedi juga mendukung upaya penguatan kepemimpinan perempuan dalam kepolisian dengan memberikan peluang pendidikan yang lebih besar bagi Polwan. Soal kepemimpinan Polwan juga menjadi pendiskusian Ketua Komnas Perempuan dengan Ibu Asuh Polwan, Juliati Sigit Prabowo. 

“Tindak lanjut dari seluruh diskusi awal ini akan tentunya menjadi atensi kami bersama, dan semoga bisa segera terwujud meski kita semua di tengah masa transisi,” pungkas Andy. 

Saat ini sedang dilaksanakan proses seleksi Anggota Komisi Paripurna (Komisioner) Komnas Perempuan untuk masa bhakti 2025 -2030..