Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak dari Komnas Perempuan dan Pemprov DK Jakarta. Komnas Perempuan diwakili oleh Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Daden Sukendar dan Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Yuni Asriyanti, serta Anggota Badan Pekerja diantaranya Siti Cotijah, Elsa Faturrahmah, Vincent Ferdianto, dan Thasya Adillah. Sementara itu, hadir dari Pemprov DK Jakarta Wakil Koordinator Stafsus, Yustinus Prastowo, Stafsus Bidang Pemerintahan, Desa Apridini, Stafsus Bidang Keagamaan Nong Darol Mahmada, serta Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DK Jakarta, Iin Mutmainnah.
Yuni Asriyanti membuka pertemuan dengan memperkenalkan Komisioner Komnas Perempuan yang bertugas sejak 1 April 2025. Ia juga mengapresiasi kerja sama dengan Pemprov DK Jakarta terutama dalam rujukan kasus perempuan korban kekerasan ke DPPAPP Jakarta. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk melanjutkan dialog tentang agenda memorialisasi Mei 1998.
“Komnas Perempuan telah dua kali melakukan pertemuan dengan komunitas korban dan pendamping untuk mendengar langsung situasi serta harapan para penyintas. Kami bermaksud menyampaikan harapan-harapan tersebut. Sebagai bangsa, kita perlu merawat ingatan dan menjaga janji kolektif yang sama agar peristiwa Mei 1998 tidak kembali terjadi,” ujar Yuni.
Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat, Daden Sukendar, menambahkan bahwa Napak Reformasi yang diinisiasi oleh komunitas korban bersama Solidaritas Nusa Bangsa, merupakan ruang pemulihan sekaligus upaya merawat ingatan kolektif tersebut.
Ia menuturkan tahun 2009, Komnas Perempuan meresmikan Prasasti Jarum Mei pertama yang dibangun di kawasan permukiman warga di Klender. Napak Reformasi digagas pada tahun 2010 dan rutin digelar setiap tahun dengan pelibatan komunitas korban, lembaga pendamping, pegiat HAM, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Pemprov DK Jakarta mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak 2013.
“Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DK Jakarta atas kerja sama yang terjalin selama ini. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada Napak Reformasi, tetapi juga mencakup berbagai hal dalam kerangka Kampanye Mari Bicara Kebenaran, seperti kampanye publik untuk penyampaian kebenaran sejarah, layanan kesehatan bagi korban dan keluarga korban pada 2016 s.d. 2018, pembebasan retribusi makam korban di luar TPU Pondok Ranggon, serta pemugaran makam massal di TPU tersebut yang sempat tidak terawat,” ujar Daden.
“Upaya jaminan ketidakberulangan juga terus dikembangkan melalui pendidikan sejarah dalam bentuk kurikulum pilihan, wisata sejarah Jakarta, dan berbagai bentuk memorialisasi lainnya yang dilaksanakan melalui kolaborasi tahunan,” tambahnya.
Daden menyebut bahwa DK Jakarta menjadi provinsi percontohan yang dapat diadaptasi oleh daerah lain seperti Solo, Medan, Surabaya, Tangerang yang juga membangun inisiatif memorialisasi.
Menanggapi hal tersebut, Yustinus Prastowo menyampaikan apresiasinya dan menekankan pentingnya menjadikan kerja sama ini sebagai bagian dari advokasi jangka panjang, bukan hanya kegiatan yang bersifat momentum.
“Inisiasi baik ini diharapkan tidak bersifat momentum saja, tetapi menjadi advokasi sepanjang tahun dalam berbagai isu perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, Desa Apridini menyoroti potensi pengembangan situs-situs sejarah terkait Mei 1998 sebagai bagian dari wisata sejarah di Jakarta.
“Ke depan, kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai situs-situs peristiwa Mei 1998. Situs-situs ini bisa dilokalisir dan dikembangkan menjadi museum yang terintegrasi dengan program Jakarta Menglobal,” ujar Desa.
Senada, Nong Darol Mahmada menyatakan bahwa Pemprov DK Jakarta memiliki peran penting dalam program ini karena pemerintahan saat ini memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan.
Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat perlunya pertemuan lanjutan untuk memperkuat inisiatif memorialisasi serta mendorong kolaborasi strategis lainnya dalam membangun Jakarta sebagai kota yang setara, aman, dan inklusif khususnya bagi perempuan.