Dalam rangkaian kegiatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 22 sampai 26 November 2021, Komnas Perempuan mengagendakan pertemuan dengan jemaah Ahmadiyah yang masih mengungsi di Transito dan Praya. Pertemuan tanggal 23 November 2021 ini untuk melihat pemenuhan hak warga pengungsi, khususnya perempuan di dua tempat tersebut. 

Kabar baik dari pertemuan ini adalah telah terpenuhinya hak warga pengungsi terkait administrasi kependudukan. Mereka telah mendapatkan E-KTP, dapat mengakses BPJS Kesehatan dan bantuan-bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan selama pandemi Covid-19. Mereka juga menginformasikan telah terjadi pertemuan dengan Gubernur NTB terpilih dan berkeyakinan bahwa Gubernur akan serius untuk memperhatikan kondisi Jemaah.

Terkait dengan hak hidup layak, sepertinya masih memerlukan perjuangan. Warga pengungsi di Asrama Transito saat ini berjumlah 43 kepala keluarga dengan 153 jiwa dan menempati gedung milik pemerintah provinsi NTB yang sangat membutuhkan perbaikan. Sekitar 17 tahun warga tinggal di asrama ini. Satu ruang asrama ditempati rata-rata oleh dua keluarga dengan sekat dari triplek yang dibangun secara mandiri oleh Jemaah. Kekinian kartu BPJS warga tidak bisa digunakan dan memerlukan perpanjangan. Hal ini sudah dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan setempat, hanya saja baru bisa diurus jika yang bersangkutan sakit dan akan menggunakan kartu tersebut.

Jemaah yang tinggal di daerah Praya menempati bekas Rumah Sakit Umum Daerah dengan kondisi yang juga memerlukan perbaikan. Warga sudah tinggal di tempat ini kurang lebih selama 16 tahun. Untuk jemaah di Praya, walau telah mendapatkan E-KTP, mereka ada yang tidak mendapakan bantuan. Akses terhadap BPJS juga sulit sehingga ada satu jemaah yang memilih dirawat di tempat pengungsian karena kesulitan mengurus BPJS.

Jemaah Ahmadiyah mengharapkan perhatian pemerintah agar bisa tinggal di tempat yang lebih baik berikut dengan jaminan keamanannya. Mereka mendambakan hidup layak seperti masyarakat pada umumnya. Anak-anak yang menjelang remaja, khususnya perempuan mempunyai tempat yang lebih private. Dan mereka juga berharap adanya bantuan, khususnya dimasa pandemi ini untuk meningkatkan perekonomian. Untuk kelanjutan pendidikan anak-anak, warga juga mengharapkan kemudahan mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program pemerintah. Terkhusus jemaah Ahmadiyah menyampaikan harapan kepada Komnas Perempuan untuk memberikan dukungan kepada Gubernur NTB dalam menangani kehidupan jemaah di pengungsian.