Pada Selasa (03/10/2023) Komnas Perempuan melangsungkan sosialisasi atau soft launching Modul Pelatihan  ASN: Pengantar Hak Asasi Manusia Berperpektif Gender dan Inklusi. Modul ini merupakan Modul pertama dalam serial Modul Kawasan Bebas Kekerasan dalam Manajemen ASN. Sosialisasi modul ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN).

Setelah pemaparan maksud, tujuan, serta ringkasan isi modul oleh Alimatul Qibtiyah, Ketua Subkom Pendidikan, secara simbolis Komnas Perempuan menyerahkan naskah modul kepada Reni Suzana- Sekretaris Utama Lembaga Adminitrasi Negara dan Heri Purwanto-Analis Kepegawaian Madya Badan Kepegawaian sebagai rekomendasi kebijakan yang diharapkan ditindaklanjuti oleh LAN sebagai lembaga negara yang berwenang dalam Pendidikan ASN. 

Heemlyvaartie D. Danes, Sekjen Komnas Perempuan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada moment penting menjelang usianya ke 25 tahun, Komnas Perempuan mempersembahkan secara sistematik instrumen yang akan memastikan bahwa UU ASN dijalankan tanpa diskriminasi, berpihak pada perempuan dan kelompok rentan. 

Reni Suzana menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat bagi tim penyusun modul yang sudah bekerja keras dalam waktu tiga tahun. Modul ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh ASN dalam pelatihan dasar dan juga pelatihan lainnya. LAN menyambut baik dan berkomitmen mengadopsi modul ini karena calon ASN dimandatkan untuk memahami isu kontemporer seperti radikalisasi, narkoba, toleransi, non diskriminasi,  dll. Bahkan untuk ke depan dapat dikembangkan menjadi model micro learning yang setiap orang dapat belajar mandiri tanpa harus dalam rangka pelatihan yang terstruktur. Selain itu modul lanjutan untuk pelatihan managerial, memahami dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan penting untuk dikuatkan. Bukan hanya kewajiban pemimpin, tapi semua calon ASN/CPNS akan diberikan pelatihan dan modul ini akan digunakan untuk pelatihan dasar. 

Sebagai rangakain Sosialisasi modul ini, juga dilangsungkan dialog interaktif bersama Ibu Rosdiana, Analis Kebijakan Madya Integritas SDM Aparatur, Kemen PANRB yang menyampakan tema Kawasan Bebas Kekerasan di Lingkungan ASN: Sebuah Langkah Progresif dalam Mewujudkan Aparat Sipil Negara yang berkelas Dunia. Rosdiana secara umum sangat mengapresiasi hadirnya modul Pendidikan KBK dalam Manejemn ASN. Bahkan beliau menyampaikan bahwa materi dalam modul yang menjunjung nilai-nilai keberagaman  dapat dijadikan bahan penyusunan soal dalam test seleksi CPNS sehingga dapat mencegah masuknya faham radikalisme di lingkungan ASN. 

Dalam diskusi muncul beberapa isu penting, seperti masalah cuti melahirkan, paternity leave, dan masih adanya regulasi yang bias gender.  Alimatul Qibtiyah meyampaikan bahwa sejumlah masukan akan dipertimbangkan untuk menyempurnakan modul, seperti contoh keadilan gender yang sudah ada dalam sejumlah regulasi di samping masih adanya ketidakadilan gender agar calon ASN mendapat informasi yang seimbang.

(Tini Sastra-Koordinator Divisi Pendidikan)