Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 yang diarahkan kepada etnis Tionghoa di Indonesia.