RUU Pengesahan dan Naskah Akademik International Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families 9 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Naskah Akademik RUU Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (disusun oleh Komnas Perempuan bersama Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran pada tahun 2009) menegaskan pentingnya pembentukan payung hukum nasional yang menjamin HAM pekerja migran. Dokumen ini menjelaskan bahwa jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya pekerja perempuan di sektor domestik dan pekerja tanpa dokumen terus mengalami kerentanan berlapis seperti pemerasan, pemotongan gaji, eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, hingga perdagangan orang. Kondisi ini diperparah oleh kelemahan sistemik UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dinilai lebih menitikberatkan aspek komoditisasi serta tata niaga penempatan tenaga kerja ketimbang memberikan jaminan perlindungan HAM yang menyeluruh dan responsif gender.

Urgensi ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 berlandaskan pada tiga tinjauan utama: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengesahan konvensi sejalan dengan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menjamin hak asasi manusia universal. Secara yuridis, ratifikasi merupakan perwujudan komitmen hukum internasional serta tindak lanjut atas penandatanganan konvensi oleh Pemerintah Indonesia sejak 22 September 2004 yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan janji sukarela di Dewan HAM PBB. Secara sosiologis, langkah ini mendesak untuk merespons maraknya fenomena feminisasi migrasi, di mana lebih dari 75% PMI adalah perempuan yang belum diimbangi oleh sistem perlindungan memadai dari negara. Konvensi ini sendiri memuat prinsip non-diskriminasi serta jaminan hak-hak fundamental di seluruh tahapan migrasi, baik bagi pekerja yang terdaftar maupun tidak terdaftar. 

Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan memperoleh tiga keuntungan strategis: menegaskan komitmen penegakan HAM di mata dunia, mendorong perbaikan dan harmonisasi regulasi nasional (termasuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004), serta memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia dalam mendesak negara-negara tujuan untuk melindungi PMI. Laporan ini merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Pengesahan Konvensi Migran 1990, membangun mekanisme perlindungan berbasis HAM, serta melakukan amandemen menyeluruh terhadap hukum perburuhan migran demi mengakhiri pembiaran dan eksploitasi terhadap pekerja migran beserta keluarganya.