Kabar Terkini
Keputusan Sidang Komisi Paripurna III Nomor 007/RT.02/III/2024 Tentang Mekanisme Advokasi Hukuman MatiSidang Komisi Paripurna III memutuskanmenerima hasil rapat mekanisme advokasi hukuman mati dengan catatan:Advokasi pidana mati ke pidana penjara (komutasi)tidaklah bertentangan dengan prinsip hak atas hidup atau anti pidana mati danpenyiksaan perlakuan yang tidak manusiawi.Menerima...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 12/RT.02/II/2025 Tentang Penggunaan Istilah Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum AdatSidang Komisi Paripurna II memutuskan:Memaknai penggunaan istilah masyarakat hukum adat danmasyarakat tradisional di dalam Konstitusi sebagai upaya untuk memastikan pelindunganpada hak-hak kolektif yang dimilikioleh masyarakat adat nusantara. Mengenali adanya keragaman penggunaan...
Keputusan Sidang Khusus Komisi Paripurna Nomor 02/RT.02/I/2025 Tentang Hasil Pemilihan Dan Penetapan Anggota Komisi Paripurna Periode 2025-2030Sidang Khusus Komisi Paripurnamemutuskan menerima hasil pemilihan dan menetapkan 11 (sebelas) Anggota KomisiParipurna Periode 2025-2030 yang dihasilkan dari Sidang Tim 10 (Sepuluh)Anggota Komisi Paripurna yang memiliki hak suara dan hak pilih. Adapun 11(sebelas) Anggota Komisi...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna XII Nomor 3863/RT.02/XII/2024 Tentang Penyikapan Komnas Perempuan Terkait Sekolah Khusus Korban Kekerasan SeksualSidang Komisi Paripurna XII memutuskan:Menegaskan kembalibahwa hak pendidikan adalah bagian integral dari hak korban, termasuk korbankekerasan seksual. Hak pendidikan adalah bagian penting dalam proses pemulihankorban, terlebih bagi anak karena memiliki hak atas tumbuh kembang bebas...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna X Nomor 2872/RT.02/X/2024 Tentang Penyikapan Komnas Perempuan terhadap Tawaran, Undangan, atau Kerja Sama dari Perusahaan-PerusahaanPada Sidang Komisi Paripurna (SKP) X Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dilaksanakan pada 1 – 2 Oktober 2024, berdasarkan pembahasan terkait undangan dari perusahaan tambang pada isu aktual, setelah melalui proses diskusi, memutuskan:Dalam...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VIII Nomor 2260/RT.02/VIII/2024 Tentang Penetapan Sekretaris Jenderal Komnas PerempuanKomnasPerempuan dalam Sidang Komisi Paripurna VIII di bulan Agustus 2024 membahashasil rekruitmen Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan. Melalui Keputusan II, SidangKomisi Paripurna memutuskan dan menetapkan Dwi Ayu Kartikasari sebagaiSekretaris Jenderal Komnas Perempuan untuk masa...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VIII Nomor 2260/RT.02/VIII/2024 Tentang SDGs dalam Kerangka Kerja Komnas PerempuanKomnas Perempuan dalam Sidang KomisiParipurna VIII di bulan Agustus 2024 membahas kerangka kerja Komnas Perempuandalam SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Diketahui bahwa Komnas Perempuanmerupakan salah satu lembaga yang banyak bersentuhan dengan beberapa goals didalam SDGs...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Jumlah Anggota Komisi Paripurna yang Dipilih dalam Periode 2025-2030Sidang Komisi Paripuma VI memutuskan:Jumlah Anggota Komisi Paripurna periode 2025 - 2030adalah 11 orang. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dimana 13 anggotamenyatakan 11 orang dan 2 anggota 9 orang dengan pertimbangan:Pemaknaan beban kerjaKapasitas Badan PekejaProses...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Penetapan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode 2025-2030Sidang Komisi Paripuma VI memutuskan danmenetapkan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode 2025-2030sesuai dengan Laporan Tim Ad hoc Calon Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KomisiParipurna Periode 2025 - 2030 terdiri dari:Â Melani BudiantaMarzuki DarusmanKristi...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim ad hoc Diskusi Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode 2025-2030Sidang Komisi Paripurna Vl memutuskan:Menetapkan Tim Ad hoc Diskusi Panitia Seleksi PemilihanAnggota Komisi Paripurna Periode 2025 — 2030 adalah Tim 9 yang terdiri dari: AndyYentriyani, Mariana Amiruddin, Olivia Chadidjah Salampessy, Bahrul Fuad, Nahe’i,Rainy M.Hutabarat, Retty...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Penyikapan Terkait Permohonan Kerjasama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua TengahSidang Komisi Paripuma VI memutuskanKomnas Perempuan menyambut baik tawaran keja sama dari MRP Provinsi PapuaTengah dan akan menunggu pembentukan struktur dari MRP Provinsi Papua Tengahtersebut sehingga ajakan ini dapat ditindaklanjuti. Bentuk kerjasama akandidiskusikan kemudian...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 1012/RT.02/VI/2024 Tentang Kelanjutan Partisipasi Komnas Perempuan dalam Keanggotaannya di Konvensi Working Group no Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC)SidangKomisi Paripuma VI memutuskan akan melakukan penjajakan atas Konvensi WGWCsebagai affiliate untuk membangun strategi dalam memberikan dukungan terhadapkerja-keja yang dilakukan Konvensi WGWC. Tim yangakan mengawal adalah GKPK dan hasil dari penjajakan akan dilaporkan pada...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna III Nomor 007/RT.02/III/2024 Tentang Penerapan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024Sidang Komisi Paripurna III memutuskan:Perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Komnas Perempuan agar merefleksikan perujukanpada Perpres Nomor 8 Tahun 2024 dalam hal landasan hukum dan cakupan tugasKomnas Perempuan serta...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2023 Tentang Posisi Komnas Perempuan dalam Panitia antar Kementerian (PAK) Kementerian Lembaga Untuk Penyusunan Peraturan Perundang-UndanganSidangKomisi Paripurna IX memutuskan untuk menjaga independensi Komnas Perempuansebagai Lembaga Nasional HAM (LNHAM), maka keterlibatan Komnas Perempuan dalamPAK atau Kelompok Kerja (Pokja) antar kementerian untuk perumusan aturanperundang-undangan didasarkan pada:Mandat yang...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2023 Tentang Penyikapan Komnas Perempuan pada Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM)Sidang Komisi Paripurna IX memutuskanbahwa dalam kerangka kerja strategis dengan Tim Penyelesaian Non-YudisialPelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, Komnas Perempuan mengutamakan pelaksanaantugas untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi, khususnya dalammemastikan...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 72 baris
ARTIKEL TERKINI
Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja59 menit yang laluSiaran Pers Bersama 6 LNHAM tentang Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran...Kamis, 23 April 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespons Putusan Niet Ontvankelijke...Kamis, 23 April 2026Komnas Perempuan Terima Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA atas Kontribusi...Rabu, 22 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan UU Perlindungan Pekerja...Rabu, 22 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
lan
Sitemap
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
