Ekologi, Ketidakadilan Hukum, dan Perempuan: Laporan Pemantauan Pencemaran Lingkungan da Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Kampung Cibetus, Serang, BantenKomnas Perempuan menerbitkan laporan pemantauan mendalam mengenai situasi konflik agraria dan lingkungan yang terjadi di wilayah Padarincang, Kabupaten Serang. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan...
Laporan Pemantauan Femisida di Indonesia 2025 Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Berbagai PlatformLaporan pemantauan femisida oleh Komnas Perempuan menegaskan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan yang terus menunjukkan angka tinggi, namun belum memiliki payung hukum...
Laporan Peman tauan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten SikkaLaporan pemantauan bertajuk "Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten Sikka"  mendokumentasikan perjuangan panjang masyarakat adat dalam mempertahankan tanah...
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KOMNAS PEREMPUAN PRAKTIK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI TERHADAP PEREMPUAN DI SUMATERA BARATPraktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui pemantauan di Sumatera Barat, Komnas Perempua...
LAPORAN PEMANTAUANA KONFLIK HUTAN ADAT PUBABU BESIPAE DI NUSA TENGGARA TIMURKonflik penguasaan dan pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae di Nusa Tenggara Timur merupakan persoalan sumber daya alam yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya perempuan....
Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL Tahun 2024Laporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kolektif bersama dan tindak lanjut Kesepakatan Bersama yang ditandatangi pada 28 Agustus 2024 antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mengenai Siner...
LAPORAN PEMANTAUAN PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/ LAMBO DI DESA RENDU BUTOWE, KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURLaporan ini merekam pengalaman perempuan adat dalam menghadapi konflik pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi mereka, tanah bukan sekadar sumber peng...
Pemantauan Implementasi Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan: Aksi Yang DinantikanPemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau yang juga dikenal sebagai sunat perempuan, merupakan praktik yang melukai alat kelamin perempuan di luar kepentingan medis. Organisasi Kesehatan Dun...
LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK PULAU REMPANG: DAMPAK DARI PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITYLapLaporan ini disusun sebagai hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap dinamika konflik agraria di Pulau Rempang, yang melibatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Rempang Eco City....
Laporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera UtaraLaporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara. Laporan hasil pemantauan Komnas...
Laporan Pemantauan Papua 2018-2021: Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM)Laporan pendokumentasian yang berjudul,“Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasismedan Perempuan Pembela HAM)” yang memotret beragam pantauan Komnas Perempuant...
Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas KekerasanProgram prioritas Kawasan Bebas dari Kekerasan(KBK) diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, namun embrionya sudahsejak 2015 melalui dialog-dialog  kebijakan dengan para pihak, terma...
Peta Situasi Perempuan Pekerja Rumahan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera UtaraPeta ini disusun berdasarkan laporan awal mengenai situasi perempuan pekerja rumahan disusun berdasarkan rencana kerja Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tahun 2023. Pemantauan ini bertujuan untuk...
Laporan Pemantauan Praktik Penampungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Penempatan (Komnas Perempuan) 2024Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan pekerja migran Ind...
Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Jaringan Pemantau Aceh 231 dan Komnas PerempuanPada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum nasional yang memberikan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan korban k...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 62 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas