Kabar Terkini
Ekologi, Ketidakadilan Hukum, dan Perempuan: Laporan Pemantauan Pencemaran Lingkungan da Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Kampung Cibetus, Serang, BantenKomnas Perempuan menerbitkan laporan pemantauan mendalam mengenai situasi konflik agraria dan lingkungan yang terjadi di wilayah Padarincang, Kabupaten Serang. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat independen Komnas Perempuan dalam merespons pengaduan warga terkait dampak...
Laporan Pemantauan Femisida di Indonesia 2025 Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Berbagai PlatformLaporan pemantauan femisida oleh Komnas Perempuan menegaskan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan yang terus menunjukkan angka tinggi, namun belum memiliki payung hukum spesifik. Femisida dipahami bukan sebagai peristiwa individual, melainkan kegagalan...
Laporan Peman tauan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten SikkaLaporan pemantauan bertajuk "Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten Sikka" mendokumentasikan perjuangan panjang masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat yang telah menjadi sumber kehidupan mereka selama lintas generasi. Berangkat...
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KOMNAS PEREMPUAN PRAKTIK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI TERHADAP PEREMPUAN DI SUMATERA BARATPraktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui pemantauan di Sumatera Barat, Komnas Perempuan menemukan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dalam...
LAPORAN PEMANTAUANA KONFLIK HUTAN ADAT PUBABU BESIPAE DI NUSA TENGGARA TIMURKonflik penguasaan dan pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae di Nusa Tenggara Timur merupakan persoalan sumber daya alam yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya perempuan. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga menyentuh pemenuhan...
Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL Tahun 2024Laporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kolektif bersama dan tindak lanjut Kesepakatan Bersama yang ditandatangi pada 28 Agustus 2024 antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mengenai Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan....
LAPORAN PEMANTAUAN PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/ LAMBO DI DESA RENDU BUTOWE, KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURLaporan ini merekam pengalaman perempuan adat dalam menghadapi konflik pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi mereka, tanah bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan ruang hidup yang sakral, tempat identitas, sejarah, dan kehidupan...
Pemantauan Implementasi Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan: Aksi Yang DinantikanPemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau yang juga dikenal sebagai sunat perempuan, merupakan praktik yang melukai alat kelamin perempuan di luar kepentingan medis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut praktik ini sebagai Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) dan...
LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK PULAU REMPANG: DAMPAK DARI PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITYLapLaporan ini disusun sebagai hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap dinamika konflik agraria di Pulau Rempang, yang melibatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Rempang Eco City. Temuan-temuan yang dipaparkan dalam laporan ini menggambarkan adanya berbagai...
Laporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera UtaraLaporan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Isu Konflik Sumber daya Alam (Pencemaran Lingkungan) di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara. Laporan hasil pemantauan Komnas Perempuan yang memuat temuan-temuan yang menggambarkan kompleksitas permasalahan yang...
Laporan Pemantauan Papua 2018-2021: Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM)Laporan pendokumentasian yang berjudul,“Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasismedan Perempuan Pembela HAM)” yang memotret beragam pantauan Komnas Perempuantentang kondisi Papua pasca dua laporan besar sebelumnya yaitu “Stop Sudah”...
Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas KekerasanProgram prioritas Kawasan Bebas dari Kekerasan(KBK) diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, namun embrionya sudahsejak 2015 melalui dialog-dialog kebijakan dengan para pihak, termasukdengan Lembaga Pendidikan yang diyakini sebagai lembaga yang strategis...
Peta Situasi Perempuan Pekerja Rumahan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera UtaraPeta ini disusun berdasarkan laporan awal mengenai situasi perempuan pekerja rumahan disusun berdasarkan rencana kerja Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tahun 2023. Pemantauan ini bertujuan untuk memberikan perhatian pada kerentanan-kerentanan yang dialami perempuan pekerja rumahan,...
Laporan Pemantauan Praktik Penampungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Penempatan (Komnas Perempuan) 2024Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perbudakan, dan...
Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Jaringan Pemantau Aceh 231 dan Komnas PerempuanPada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum nasional yang memberikan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Namun, di Aceh, penanganan kasus pelecehan seksual dan perkosaan masih...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 62 baris
ARTIKEL TERKINI
Siaran Pers Bersama 6 LNHAM tentang Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran...4 jam yang laluPernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespons Putusan Niet Ontvankelijke...5 jam yang laluKomnas Perempuan Terima Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA atas Kontribusi...23 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan UU Perlindungan Pekerja...Rabu, 22 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Laporan Tahunan 2025Selasa, 21 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...6 tahun yang lalulocation_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
lan
Sitemap
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
