Kabar Terkini
Modul Akademi Penghapusan Kekerasan SeksualKehadiran modul Pelatihan Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) pada 2024 merupakan komitmen Komnas Perempuan dalam partisipasi aktif dalam terus mengawal implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 2022. Hadirnya UU TPKS ini penting untuk diikuti adanya...
Panduan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lapas)Indonesia masih mempertahankan hukuman mati meskipun ada tren internasional yang semakin mengarah pada penghapusannya. Sejak 1977, jumlah negara yang menghapus hukuman mati meningkat drastis menjadi 112 negara, lebih dari setengah jumlah negara di dunia. Penerapan hukuman mati dinilai...
Panduan Pemantauan Praktik Penampungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses PenempatanKomnas Perempuan menyusun paduan terhadap penampungan Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan. Panduan Pemantauan ini bertujuan untuk menemukenali, mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta, bentuk dan pola pelanggaran HAM perempuan, ill treatment dan kekerasan berbasis gender...
Panduan Pemantauan: Kondisi Kerja Layak Perempuan Rumahan: Kekerasan Berbasis Gender dan Hak MaternitasPerlindungan bagi pekerja rumahan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 dan Pasal 28D menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak, perlakuan adil, serta kepastian hukum dalam hubungan kerja. Namun,...
Panduan Pendokumentasian Situasi Pemenuhan Hak Maternitas Perempuan PekerjaKonstitusi Indonesia menjamin kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan dan laki-laki serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Komitmen ini sejalan dengan berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi...
Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di IndonesiaAksi terorisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Tahun 2000 menjadi awal dari rangkaian aksi pengeboman yang terjadi secara masif, baik dari segi jumlah kejadian maupun jumlah korban, baik yang tewas maupun luka-luka. Meskipun peristiwa bom telah lama berlalu, dampaknya masih membekas...
Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis GenderKekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang dilaporkan tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus yang terjadi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2001, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan adalah sebanyak 3.169 dan meningkat...
Modul Pelatihan ASN: Pengantar Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Iklusi SosialHak Asasi Manusia Berperspektif Gender(HAMBG) dan Inklusi Sosial adalah konsep pelindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar manusia dari upaya diskriminasi dan marginalisasi berbasisgender dan kerentanan lainnya, seperti ras, agama, abilitas, kelas sosial, dansebagainya. Dalam...
Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan PendampingKomnasPerempuan bersama LBH APIK Jakarta dan STH Indonesia Jentera membangun sebuah konsorsiumdalam program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Program ini dimaksudkanuntuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyedialayanan demi...
Modul Pelatihan Penanganan Berperspektif Gender dan HAM untuk Perempuan Korban dan dengan HIV/AIDS dalam Konteks MigrasiModul pelatihan bertajuk “Penanganan Berperspektif Gender dan HAM untuk Perempuan Korban dan dengan HIV/AIDS dalam Konteks Migrasi” ini hadir untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelatihan bagi para pemangku kepentingan. Perhatian khusus diberikan pada perspektif...
POKOK-POKOK PIKIRAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALSalah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” yang berdasarkan kepada Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai-nilai tersebut...
Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang DisabilitasPemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tanggal 30 Maret 2007 dan meratiikasi konvensi ini pada tanggal 30 November 2011, setelah sebelumnya telah me- lalui Undang-Undang Nomor...
Modul Anggaran Desa yang Responsif Terhadap Perempuan Disabilitas dan LansiaModul ini ditujukan sebagai panduan bagi calon fasilitator pelatihan untuk pendamping di komunitas, guru, pemerintah, maupun para pihak yang mengadvokasi hak-hak disabilitas dan Kata Pengantar III lansia. Modul ini selain memberikan pengkayaan pengetahuan dan perspektif inklusi tentang...
Modul Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas dan LansiaMenurut sensus penduduk 2020, jumlah lansia Indonesia menduduki 11,59% dari 270 juta penduduk atau 30 juta lebih. Dengan rata-rata usia hidup yang lebih panjang 4 tahun, proporsi lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki . Sementara jumlah lansia terus meningkat, banyak di...
Instrumen Tinjauan Ulang (Revisit) Pemantauan Komnas Perempuan Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Parempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi di Berbagai Konteks Konflik di IndonesiaDi tengah situasi konlik dan upaya mengatasinya, perempuan terus berhadapan dan berjuang atas kerentanan dirinya pada kekerasan dan diskriminasi. Situasi ini hadir sebagai akibat terus tumbuh dan berakarnya hirarki gender dalam dinamika konlik maupun proses perdamaian. Ketimpangan...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 71 baris
ARTIKEL TERKINI
Konferensi Pers: Enam LNHAM Sampaikan Temuan dan Rekomendasi atas Unjuk...2 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO...Minggu, 19 April 2026Modul Akademi Penghapusan Kekerasan SeksualJumat, 17 April 2026Ekologi, Ketidakadilan Hukum, dan Perempuan: Laporan Pemantauan Pencemaran...Rabu, 15 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penyelesaian Dugaan Pelecehan Seksual...Rabu, 15 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
lan
Sitemap
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
