Kabar Terkini
Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan perangkat ukur terstandarisasi pertama yang dikembangkan Komnas Perempuan untuk me...
Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia KerjaSetiap orang berhak atas kondisi kerja yang menjamin kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, termasuk pelindungan dari segala bentuk kekerasan di lingkungan kerja sebagai bagian dari hak asa...
Modul Akademi Penghapusan Kekerasan SeksualKehadiran modul Pelatihan Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) pada 2024 merupakan komitmen Komnas Perempuan dalam partisipasi aktif dalam terus mengawal implementasi UU Tindak Pidana Kekeras...
Panduan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lapas)Indonesia masih mempertahankan hukuman mati meskipun ada tren internasional yang semakin mengarah pada penghapusannya. Sejak 1977, jumlah negara yang menghapus hukuman mati meningkat drastis menjadi 1...
Panduan Pemantauan Praktik Penampungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses PenempatanKomnas Perempuan menyusun paduan terhadap penampungan Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan. Panduan Pemantauan ini bertujuan untuk menemukenali, mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta, be...
Panduan Pemantauan: Kondisi Kerja Layak Perempuan Rumahan: Kekerasan Berbasis Gender dan Hak MaternitasPerlindungan bagi pekerja rumahan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 dan Pasal 28D menegaskan hak setiap warga negara atas...
Panduan Pendokumentasian Situasi Pemenuhan Hak Maternitas Perempuan PekerjaKonstitusi Indonesia menjamin kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan dan laki-laki serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Komitmen ini sejalan dengan berbagai instrumen internasional...
Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di IndonesiaAksi terorisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Tahun 2000 menjadi awal dari rangkaian aksi pengeboman yang terjadi secara masif, baik dari segi jumlah kejadian maupun jumlah korban, baik yang tew...
Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis GenderKekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang dilaporkan tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus yang terjadi yang setiap tahunnya mengalami peningkat...
Modul Pelatihan ASN: Pengantar Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Iklusi SosialHak Asasi Manusia Berperspektif Gender(HAMBG) dan Inklusi Sosial adalah konsep pelindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar manusia dari upaya diskriminasi dan marginalisasi berbasisgender d...
Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan PendampingKomnasPerempuan bersama LBH APIK Jakarta dan STH Indonesia Jentera membangun sebuah konsorsiumdalam program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Program ini dimaksudkanuntuk membangun s...
Modul Pelatihan Penanganan Berperspektif Gender dan HAM untuk Perempuan Korban dan dengan HIV/AIDS dalam Konteks MigrasiModul pelatihan bertajuk “Penanganan Berperspektif Gender dan HAM untuk Perempuan Korban dan dengan HIV/AIDS dalam Konteks Migrasi” ini hadir untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelatihan bagi p...
POKOK-POKOK PIKIRAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALSalah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” yang berdasarkan kepada Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” d...
Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang DisabilitasPemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tanggal 30 Maret 2007 dan meratiikasi konvensi...
Modul Anggaran Desa yang Responsif Terhadap Perempuan Disabilitas dan LansiaModul ini ditujukan sebagai panduan bagi calon fasilitator pelatihan untuk pendamping di komunitas, guru, pemerintah, maupun para pihak yang mengadvokasi hak-hak disabilitas dan Kata Pengantar III lan...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 73 baris
ARTIKEL TERKINI
Policy Brief Komnas Perempuan: Bisnis dan HAM di Era Digital - Perspektif...Rabu, 8 Juli 2026Policy Brief Komnas Perempuan: Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak...Rabu, 8 Juli 2026Policy Brief Komnas Perempuan: Penundaan Keadilan dalam Tindak Pidana...Rabu, 8 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Pernyataan Bupati Purwakarta dalam...Senin, 6 Juli 2026Pernyatan Sikap Komnas Perempuan Merespons Pembunuhan Perempuan Hamil (MD)...Sabtu, 4 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022