Kabar Terkini
Policy Brief Komnas Perempuan: Bisnis dan HAM di Era Digital - Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis NasionalKertas kebijakan "Bisnis dan HAM di Era Digital: Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis Nasional" memotret kerentanan berlapis yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM dan peremp...
Policy Brief Komnas Perempuan: Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di IndonesiaKomnas Perempuan menerbitkan Policy Brief bertajuk "Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia: Analisis Kritis HAM dan Keadilan Gender un...
Policy Brief Komnas Perempuan: Penundaan Keadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan SeksualMerujuk pada prinsip justice delayed is justice denied atau keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang tidak diberikan, penundaan keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual berarti keadaan k...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XXIV/2026 terkait Review UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUKomnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait ketentuan persatuan har...
Kertas Kebijakan: Menanggapi Situasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di IndonesiaKomnas Perempuan menerbitkan Kertas Kebijakan bertajuk "Menanggapi Situasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Berperspektif Gender" sebagai respons stra...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT terkait Pernyataan Menteri Kebudayaan tentang Peristiwa Mei 1998Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pe...
Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan Untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Prlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen “Sikap dan Jawaban Komnas Perempuan untuk RDPU RUU PPRT” ini memuat pandangan dan penjelasan Komnas Perempuan terhadap berbagai pertanyaan yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) t...
Kertas Lobi Komnas Perempuan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Dokumen Kertas Lobi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) 2026 ini disusun oleh Komnas Perempuan merupakan bahan advokasi berkesinambungan sebagai bahan advokasi kebijak...
Daftar Inventaris Masalah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)Selama lebih dari dua dekade, pekerja rumah tangga berada dalam situasi kerentanan sistematis yang bersumber dari tidak diakuinya kerja domestik dan perawatan sebagai relasi kerja yang sah dalam keran...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG terkait Kebijakan Perluasan PLTP Ulumbu Poco Leok di Pengadilan Tata Usaha Negara KupangKomnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG terkait kebijakan perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok, sebagai bagian dari pelaksanaan...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor: 112/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pengaturan “Kemudahan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa “PSN”Dokumen ini merupakan keterangan tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara ini...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Perkara Nomor: 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan atas Nama Terdakwa Laras Faizati KhairunnisaKomnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Laras Faizati Khairunnisa, sebagai bagian dari pelaks...
Rekomendasi Kebijakan Alokasi Anggaran tentang Penyikapan kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks BencanaIndonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi, di mana kondisi geologis dan geografis yang dinamis kerap memicu situasi darurat yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, p...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN KpgKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan pada perkara Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg di Pengadi...
Kertas Posisi Komnas Perempuan Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana MatiKertas kebijakan ini disusun sebagai respons atas dua persoalan mendasar yang perlu segera diatasi dalam rangka memastikan pelaksanaan KUHP 2023 sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan s...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 46 baris
ARTIKEL TERKINI
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Populasi Sedunia 2026Senin, 13 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha...Senin, 13 Juli 2026Policy Brief Komnas Perempuan: Bisnis dan HAM di Era Digital - Perspektif...Rabu, 8 Juli 2026Policy Brief Komnas Perempuan: Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak...Rabu, 8 Juli 2026Policy Brief Komnas Perempuan: Penundaan Keadilan dalam Tindak Pidana...Rabu, 8 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022