Kabar Terkini
Perempuan di Garis Depan Krisis Iklim: Sebuah Panduan Pemetaan Kepemimpinan dan Hak Reproduksi dalam Konteks Krisis IklimKrisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, namun merupakan krisis multidimensi yang mengubah kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan komunitas. Dampaknya paling berat dirasakan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Padahal perempuan justru yang berada pada posisi...
Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah KepulauanDalam laporan catatan tahunan (CATAHU) tahun 2022 hingga 2025, Komnas Perempuan menghimpun 6.481 laporan kasus KBGO. Bentuk-bentuk KBGO yang dilaporkan pun beragam, baik yang terjadi di ranah personal maupun publik. Dilaporkan bahwa pelakunya adalah suami, pacar, mantan suami atau pun...
Kertas Kebijakan Untuk Masukan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sedang dibahas, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap situasi perempuan pekerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor-sektor rentan,...
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaDalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Komnas Perempuan menyoroti sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada perempuan pekerja migran. Isu tersebut meliputi kekerasan berbasis gender, lemahnya...
Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja: Laporan Pendokumentasian Situasi di Sektor Umum, Sektor Industri, dan Aparatur Sipil NegaraLaporan pendokumentasian Komnas Perempuan ini merupakan dokumen analitis yang merekam dan menelaah pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan pekerja di berbagai sektor. Fokus pendokumentasian mencakup pengalaman perempuan pekerja pada fase pra hingga pasca-melahirkan, termasuk...
Buku Saku Pemberitaan Femisida: Menulis dengan Empati dan Tanggung JawabBuku saku Menulis dengan Empati dan Tanggung Jawab lahir dari kegelisahan atas cara femisida kerap hadir dalam pemberitaan—sekadar sebagai angka dan peristiwa kriminal, tanpa menggali akar ketimpangan dan dampak kemanusiaannya. Femisida bukanlah kejadian tunggal, melainkan puncak dari...
THE WAIT THAT KILLS HOPE: Monitoring Report on Women Refugees in Three Regions: The Urgent Need to Reform Indonesia's Refugee PolicyKomnas Perempuan, as the National Human Rights Institution (NHRI) with a specific mandate to eliminate violence against women, presents this monitoring report against a backdrop of critical legal and humanitarian gaps. While Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its...
Delayed In Justice dalam Kasus Kekerasan terhadap PerempuanLaporan penelitian ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan LBH APIK Jawa Barat, dengan tujuan menganalisis fenomena “keadilan yang tertunda” (delayed in justice) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di...
Perempuan dalam Lingkaran Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan MartabatDua puluh lima tahun setelah Indonesia meratifikasi Convention against Torture (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam masih ditemukan dalam berbagai konteks penghukuman. Temuan Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)—yang melibatkan Komnas HAM,...
Menelusuri Labirin Pemulihan dan Perjuangan Hidup Perempuan Korban TerorismePengalaman korban terdampak terorisme telah banyak diangkat oleh berbagai pihak, baik lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas penyintas. Komnas Perempuan juga memandang penting untuk melakukan pemetaan terhadap pengalaman perempuan penyintas terorisme, khususnya...
Pemetaan Model Pencegahan dan Penanganan Konflik Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Untuk Perlindungan PerempuanKebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak dasar yang dijamin oleh norma-norma internasional Hak Asasi Manusia dan diakui secara universal oleh negara-negara beradab. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak ini. Prinsip non-derogable...
Kajian Kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Pelaksanaan Undang-Undang PornografiSejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hingga tahun 2021, penegakan hukum terhadap regulasi ini telah menghasilkan 1.313 putusan pengadilan. Namun, ironisnya, tidak satu pun industri pornografi atau pemilik akun pornografi yang dijerat menggunakan...
Tiga Tahun Paska Putusan MK 97/2016: Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu Dan Lintas SektorPara penghayat kepercayaan/agama leluhur masih memngalami hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal Hak...
Refleksi Dua Puluh Lima Tahun Reformasi: Gerakan Perempuan, Demokrasi dan HAMBuku ini menggambarkan perjalanan panjang gerakan perempuan dalam kerangka reformasi di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Melalui refleksi mendalam, buku ini menyoroti peran krusial gerakan perempuan yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam narasi besar sejarah...
Q&A Isu-Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja rumah Tangga (RUU PPRT)Komnas Peremuan terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). salah satu penyebab sulitnya RUU PPRT disahkan adalah adanya sesat pikir, salah paham, dan ketidaktauan baik masyarakat secara umum, pemberi kerja, dan pembuat kebijakan...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 98 baris
ARTIKEL TERKINI
Komnas Perempuan Terima Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA atas Kontribusi...7 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan UU Perlindungan Pekerja...14 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Laporan Tahunan 2025Selasa, 21 April 2026Konferensi Pers: Enam LNHAM Sampaikan Temuan dan Rekomendasi atas Unjuk...Senin, 20 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO...Minggu, 19 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5 tahun yang laluPengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
lan
Sitemap
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
