...
Pemetaan, Kajian, & Prosiding
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap Draf Ruu Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terdaftar sebagai Prioritas Prolegnas tahun 2022, telah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020 - 2024 dan belum ditetapkan sebagai RUU inisiatif. Pada tahun 2022 Gugus Tugas RUU PPRT telah dibentuk oleh Pemerintah. Gugus Tugas ini akan melakukan percepatan pembahasan untuk memberikan pelindungan bagi pekerja rumah tangga. Seiring dengan kondisi PRT Indonesia dan berkembangnya kesadaran tentang tuntutan keadilan di masyarakat semakin kuat, maka pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat dijadikan dasar hukum mengatasi permasalahan pekerja rumah tangga, memberikan pelindungan dan memenuhi tuntutan keadilan. Kehadiran RUU PPRT menjadi upaya melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat Komnas Perempuan, yang memiliki tugas wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, RUU PPRT versi Baleg dicermati karena mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender, hak perempuan pekerja rumah tangga, dan kepastian perlindungan. Ketentuan-ketentuan tersebut dilihat sebagai upaya baik parlemen, dengan tetap berkonteks pada dinamika politik makro dan politik mikro terhadap isu PRT sendiri yang dalam masyarakat kita masih terus mengalami tantangan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan memberikan sejumlah catatan terhadap RUU versi Baleg ini yang disusun dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

Catatan Komnas Perempuan ini didasarkan pada pemahaman mengenai hak-hak Konstitusional dan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.  Selain itu juga dengan membasiskan pada Konvensi ILO 189 yang mengatur soal Pekerja Rumah Tangga.

Catatan yang penting dari DIM ini antara lain adalah 1) judul RUU PPRT; 2) ruang lingkup kerja; 3) perlindungan hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun Pemberi Kerja; 4) pengaturan terkait kesepakatan dan kontrak serta 5) sanksi yang relevan bagi para pihak. Pada beberapa aturan yang dianggap telah sesuai dengan instrument HAM Perempuan atau dianggap sejalan dengan kondisi sosiokultural masyarakat terkait isu PRT maka kami tidak memberikan masukan.

Komnas Perempuan akan mendialogkan catatan terkait DIM ini dengan pihak Pemerintah dan DPR RI, serta pihak-pihak relevan lainnya. Mengenali rumusan rekomendasi DIM yang diajukan, Komnas Perempuan juga berpendapat bahwa proses pembahasan dan masukan tetap terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan upaya optimal pelindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Komnas Perempuan juga mendukung tuntutan masyarakat sipil agar proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Semoga rumusan DIM ini menjadi pertimbangan oleh semua pihak terkait guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa kecuali.

Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan


Pertanyaan / Komentar: