Hukum dan perundang-undangan sejatinya hadir untuk menyelesaikan problem masyarakat terutama pihak yang paling rentan. Proses penyusunannya seharusnya didasarkan pada suara korban, ketidakberdayaan masyarakat, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan yang dialami korban dan seterusnya. Buku Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban di dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013 disusun dengan menawarkan inisiatif-inisiatif antara lain terkait pengadilan khusus kasus perkawinan dan keluarga bagi perempuan korban, pentingnya internalisasi gender dalam hukum acara pidana, hingga pentingnya peneguhan Pakta Integritas Pejabat Publik. Kebijakan-kebijakan ini sebagai upaya internalisasi komitmen penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara termasuk perempuan korban.