Komnas Perempuan di tahun 2012 juga telah melakukan kajian kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, dan menemukan P2GP sebagai salah satunya. Kuatnya tradisi, agama dan kepercayaan atau keyakinan masyarakat masih dan selalu menjadi kendala kerja-kerja penghapusan P2GP ini. Pada kasus di Indonesia, penentangan terhadap penghapusan praktik ini berasal dari para tokoh agama, yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia). Situasi demikian mendorong beberapa perubahan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, terkait praktik P2GP, adanya penentangan dari MUI sebagai bagian dari agama dan desakan dunia internasional sebagai praktek yang membahayakan perempuan. Akibatnya, peraturan terbaru ini cukup ambigu, karena di satu sisi melakukan pelarangan tenaga kesehatan melayani praktik P2GP, di pihak lain menyerahkan wewenang kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k (MPKS) untuk mengembangkan pedoman tata cara praktik P2GP.