Sepanjang 26 tahun usianya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menerbitkan 18 Seri Dokumen Kunci (SDK). SDK adalah terbitan Komnas Perempuan yang secara khusus mengangkat dokumen-dokumen resminya sebagai lembaga HAM dan dokumen resmi internasional dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memperluas akses publik yang membutuhkan informasi dan pengetahuan untuk mengambil sikap mendukung dan mendorong advokasi bersama terkait penghapusan segala bentuk kekerasan dan dskriminasi terhadap perempuan, serta pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
SDK memuat berbagai isu-isu HAM internasional perempuan baik berbasis pemantauan langsung oleh Pelapor Khusus (Special Rappertour) PBB seperti SDK 7 tentang Kajian Perumahan yang Layak serta tantangan pemenuhannya di Indonesia maupun pelapor khusus yang ditunjuk oleh Komnas Perempuan seperti tentang Hak atas Kesehatan dan Hak Perempuan atas Pangan (SDK 13). Laporan-laporan independen mekanisme HAM internasional termasuk mekanisme khusus seperti Beijing Platform for Action (BPfA) oleh Komnas Perempuan juga menjadi bagian dari SDK.
SDK bertujuan, di antaranya sebagai acuan baik negara, organisasi masyarakat sipil maupun pihak lainnya agar lebih utuh memahami hasil-hasil rekomendasi mekanisme HAM PBB baik treaty body maupun dewan HAM; advokasi berbasis data pemantauan dan kajian isu-isu HAM perempuan tertentu kepada pemerintah atau kementerian/lembaga negara terkait.
Pada Desember 2024, Komnas Perempuan melalui Tim Advokasi Internasional menerbitkan dua seri dokumen kunci yakni, pertama, Seri Dokumen Kunci 18 tentang a. Komnas Perempuan Response to the List of Issues and State Party’s Reply of Indonesia to the Committee 19 on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2022; b. Komnas Perempuan Response to the List of Issues and the State Party’s Reply of Indonesia to the Committee of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 2024; c. Independent Report by Komnas Perempuan to the Human Rights Committtee, Updated Information for the 2nd Indonesian Periodic Review on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 2024.
Kedua, SDK 19 terkait mekanisme internasional khusus terkait pembangunan dan pemenuhan HAM perempuan yakni 30 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+30) di Indonesia yang disampaikan kepada Commision on the Status of Women (CSW). Penerbitan SDK 19 penting sebagai bagian dari masukan Komnas Perempuan kepada CSW 69 yang akan berlangsung New York pada Maret 2025 dan juga referensi organisasi masyarakat sipil untuk dalam mengambil penyikapan.