“Pulihkan Martabat dan Hak PRT, Segera Sahkan RUU PPRT”

Jakarta, 26 Juni 2025

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras atas tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh seorang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial I, asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), oleh majikannya R dan seorang rekan kerja di Batam, Kepulauan Riau.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pantauan media, Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa korban mengalami kekerasan dan eksploitasi sejak mulai bekerja pada Juni 2024. Ia dipukul berulang kali, disuruh makan kotoran hewan, minum air comberan, tidak dibayar upahnya selama satu tahun, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kronologi kasus menyebutkan bahwa kekerasan bermula dari kelalaian kecil, yaitu lupa menutup kandang anjing yang kemudian memicu kekerasan yang brutal dan berulang.

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah kepolisian dalam menindak kasus ini dan menjerat pelaku dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta.

Namun, penting bagi Kepolisian untuk mempertimbangkan penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dalam kasus ini. Hal ini penting karena, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pendamping korban, Komnas Perempuan menilai adanya indikasi kuat praktik perdagangan orang, terlihat dari adanya 3 unsur TPPO yaitu dari proses perekrutan untuk bekerja yang tidak dipahami dan disetujui  korban, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan situasi rentan, serta tujuan eksploitasi berupa kerja paksa tanpa upah, ancaman jeratan hutang, kekerasan seksual, dan pembatasan kebebasan.

"Fakta-fakta ini menguatkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dapat dikenai pidana 3 hingga 15 tahun penjara dan denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta," tegas Komisioner Komnas Perempuan, Irwan Setiawan.

Selain itu, Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa tindakan pelaku yang menyebut korban dengan kata-kata merendahkan seperti “pelacur”, serta kekerasan yang menargetkan organ reproduksi seperti payudara dan vagina, merupakan indikasi kuat terjadinya kekerasan seksual berlapis. Bentuk kekerasan tersebut mencakup kekerasan seksual nonfisik, fisik, hingga penyiksaan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Komnas Perempuan mengingatkan bahwa selain proses hukum pada pelaku, pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban harus dilakukan, tidak hanya pemulihan fisik namun juga pemulihan psikologis dan hak korban lainnya," ujar Irwan.

Sementara itu, Komisioner Sondang Frishka Simanjuntak menambahkan bahwa kekerasan terhadap PRT seperti yang dialami I memperlihatkan betapa rentannya posisi pekerja rumah tangga, yang hingga kini belum memiliki perlindungan hukum memadai. “PRT bekerja di ruang domestik yang tersembunyi dan jauh dari pengawasan publik, sehingga menjadi lahan subur terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM . Ada relasi kuasa yang besar. Situasi ini harus menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan bahwa kerja rumah tangga tidak bisa terus-menerus diperlakukan sebagai urusan privat yang lepas dari tanggung jawab negara," ungkapnya.

Komnas Perempuan kembali menekankan urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah penting dalam mencegah kekerasan serupa dan menutup celah hukum yang selama ini membiarkan pekerja rumah tangga berada dalam situasi rentan. Tanpa payung hukum yang jelas, hubungan antara PRT dan majikan kerap berada di luar jangkauan sistem perlindungan ketenagakerjaan, menjadikan rumah tangga sebagai ruang kerja yang tak terawasi. RUU PPRT diharapkan menjadi dasar legal yang menjamin hak PRT atas upah layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap pengaduan dan pemulihan. Komnas Perempuan mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia dengan segera mengesahkan RUU ini.

"Komnas Perempuan akan memantau proses penegakan hukum kasus ini dan pemenuhan hak korban," pungkas Sondang.

Narahubung: Elsa Faturahmah (081389371400)