Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima 166 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik/tokoh. Fenomena ini telah Komnas Perempuan amati sejak tahun 2006, di mana sebanyak 557 kasus dari 16.709 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh pejabat publik dan aparat Negara. Di tahun 2007 sebanyak 552 kasus, sementara sepanjang tahun 2008 mencapai 784 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku pejabat publik/ tokoh masyarakat terus muncul setiap tahunnya.

Komnas Perempuan meyakini bahwa masih banyak korban yang diam/ menutup mulut, karena penanganan korban, baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus seperti ini belumlah terbangun dengan baik. Ditemui pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban, yang bermuara pada reviktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan.