Kabar Terkini
Membangun Pemberitaan Berperspektif GenderKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan media visit ke B-Universe, perusahaan media yang menaungi Beritasatu.com dan BTV, pada Senin (3/8/2026), di Kantor B-Univ...
Komnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Subkomisi Pemantauan, Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan dan Subkomisi Advokasi Internasional menyelenggarakan Konsult...
Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyelenggarakan Konsolidasi Jaringan Masyarakat Sipil: Merespon Pemenuhan Hak Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Tanah Papua...
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/RancapinangKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan Keterangan Tertulis sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam Perkara Nomor: 10/G/2026/PTUN.SRG di Pengadilan T...
Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan Definisi dan Indikator yang Lebih OperasionalPendataan femisida yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga menuntut pemahaman atas bentuk dan indikator untuk mengenali kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem tersebut. Indikator disusu...
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 42 Tahun Ratifikasi CEDAW”Momentum Memperkuat Akuntabilitas Negara terhadap Hak Perempuan” Jakarta, 24 Juli 2026 Empat puluh dua tahun setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan...
Perpustakaan Komnas Perempuan Kembali Melayani Kunjungan PublikPerpustakaan Komnas Perempuan kembali melayani kunjungan dan pemanfaatan koleksi pustaka bagi publik. Layanan tersebut secara simbolis dibuka kembali oleh Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, se...
Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Penghentian Persekusi dan Penegakan Hukum atas Kekerasan terhadap TranspuanJakarta, 20 Juli 2026 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa persekusi terhadap sejumlah transpuan di Bogor pada 16 Ju...
Komnas Perempuan dan BPS RI Kerja Sama Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik terkait Kekerasan Terhadap PerempuanKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengemba...
Komnas Perempuan Sampaikan Kinerja Penanganan Pengaduan dan Pengelolaan Anggaran dalam RDP Bersama Komisi XIII DPR RIKetua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfah Anshor, didampingi Wakil Ketua Dahlia Madanih dan Sekretaris Jenderal Dwi Ayu Kartika Sari, menghadiri Rapat Den...
Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Populasi Sedunia 2026 “Perempuan Bukan Objek Pengendalian Populasi dalam Kebijakan Kependudukan”Jakarta, 13 Juli 2026Pada peringatan Hari Populasi Internasional 2026 ini, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempu...
Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha di NTT”Harus Diusut Tuntas: Negara Wajib Menjamin Ruang Kerja yang Aman bagi Tenaga Kesehatan Perempuan”Jakarta, 9 Juli 2026Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaika...
Policy Brief Komnas Perempuan: Bisnis dan HAM di Era Digital - Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis NasionalKertas kebijakan "Bisnis dan HAM di Era Digital: Perspektif HAM dan Gender pada Tiga Daerah Proyek Strategis Nasional" memotret kerentanan berlapis yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM dan peremp...
Policy Brief Komnas Perempuan: Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di IndonesiaKomnas Perempuan menerbitkan Policy Brief bertajuk "Rekomendasi untuk Memastikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia: Analisis Kritis HAM dan Keadilan Gender un...
Policy Brief Komnas Perempuan: Penundaan Keadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan SeksualMerujuk pada prinsip justice delayed is justice denied atau keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang tidak diberikan, penundaan keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual berarti keadaan k...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 1965 baris
ARTIKEL TERKINI
Membangun Pemberitaan Berperspektif Gender20 jam yang laluKomnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaJumat, 31 Juli 2026Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaSelasa, 28 Juli 2026Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022