Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Layanan berkualitas bagi perempuan korban kekerasan merupakan hal mutlak yang perlu disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban atas pemulihan. Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan bersama sejumlah mitranya telah membangun gagasan tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Keterpaduan layanan menjadi sangat penting dalam menjawab kebutuhan korban yang beragam, di tengah-tengah keterbatasan lembaga layanan dan layanan yang tersedia. Rata-rata lembaga layanan (baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat), membutuhkan dukungan dari lembaga layanan lainnya untuk dapat memberikan layanan yang komprehensif bagi korban. Meski bukan lembaga layanan, hal ini juga dialami oleh Komnas Perempuan dalam merespon dan merujuk kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Beranjak dari pengalaman-pengalaman di atas, Komnas Perempuan bersama sejumlah lembaga layanan yang dibentuk oleh masyarakat sipil dan pemerintah merasa perlu untuk membangun sebuah standar bersama untuk peningkatan kualitas penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dan harus ditangani di wilayahnya maupun yang harus ditangani antar wilayah. Standar bersama ini disebut sebagai Standar Sistem Rujukan. Standar Sistem Rujukan ini akan digunakan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan antara lain; meningkatkan layanan yang berkualitas bagi korban, membangun rasa “kepemilikan” antar lembaga layanan terhadap kasus yang ditangani, serta memudahkan penelusuran dan pengukuran prevalensi kasus. Dengan demikian, perjalanan penanganan sebuah kasus mulai dari pelaporan, penanganan hingga pemulihan dapat terpantau. 

Melalui Standar Sistem Rujukan ini diharapkan upaya untuk memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta ketidakberulangan atas peristiwa kekerasan yang pernah dialami dapat ditingkatkan. Proses penyusunan standar sistem rujukan ini memakan waktu hampir 3 (tiga) tahun. Proses yang cukup lama ini karena harus melakukan serangkaian konsultasi dan verifikasi informasi dari beberapa lembaga layanan serta pakar untuk memperkaya isi dokumen ini. Beragamnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dari berbagai peristiwa, baik dalam ranah domestik maupun publik, yang dengan sendirinya menghendaki penanganan dan pemulihan yang berbeda, menjadi tantangan lain dalam penyelesaian dokumen ini. Meski demikian, karena keinginan yang kuat untuk melahirkan sebuah pedoman bersama dalam penanganan kasus kekerasan, akhirnya dokumen ini dapat diselesaikan. 

Kedepannya, Standar Sistem Rujukan ini perlu dikomunikasikan kepada lebih banyak organisasi pengada layanan, agar ada sinergitas dalam pelayanan termasuk perbaikan prosedur dan standar layanan (jika dibutuhkan). Standar Sistem Rujukan ini juga diharapkan dapat didukung oleh kebijakan nasional dan daerah untuk lebih menguatkan pada tataran pelaksanaannya. Meski demikian, masukan untuk perbaikan pada dokumen ini termasuk mengembangkannya menjadi dokumen yang lebih maju tentu sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan dan mewujudkan layanan yang berpihak terhadap korban.