Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu National Human Right Institution, yang bermandat utama sebagai sistem koreksional yang memberi masukan kepada penyelenggara negara. Maka data menjadi kunci untuk penyusunan rekomendasi. Karenanya pemantauan-pendokumentasian Lembaga HAM seperti Komnas Perempuan ini menjadi penting.

Salah satunya adalah memantauan dan mendokumentasi bagaimana korban menutur pengalaman dalam memperjuangkan kasus-kasusnya melalui lembaga pengada layanan. Kerap kali negara menyediakan sarana formal institusional sebagai pengejawantahan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban. Tetapi kerap kali luput memantau dan mengawasi. Apakah mekanisme yang dibuat sudah berjalan? Terbantukah korban? Dan apa yang dirasakan korban?