Special Rapporteur for Aceh Indonesian National Commission on Violence Against Women. A Report on Documented Findings on Status of Women IDPS Human Rights in Aceh: As Victims Also Survivors

Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (Samsidar) berjudul "As Victims, Also Survivors" (2006) mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami perempuan pengungsi (Internally Displaced Persons/IDPs) pasca bencana tsunami dan konflik bersenjata di Aceh. Pemantauan yang melibatkan tim dokumentasi berbasis komunitas perempuan pengungsi di 59 lokasi pengungsian di 15 kabupaten/kota ini mencatat 191 kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut terdiri dari 146 kasus kekerasan, 38 kasus diskriminasi bantuan kemanusiaan, serta 7 kasus penggusuran paksa tempat tinggal dan usaha kecil. Sebanyak 74% dari total kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pengintaian (peeping) akibat minimnya fasilitas tenda dan barak yang aman, eksploitasi seksual anak, hingga aborsi paksa. Selain di ranah publik, lebih dari separuh kasus kekerasan terjadi di ranah domestik dengan pelaku utama pihak terdekat seperti suami atau kerabat, yang diperparah oleh praktik perkawinan paksa, penelantaran ekonomi, dan kontrol sepihak atas perceraian. Bentuk diskriminasi juga marak terjadi melalui pengabaian hak dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan, di mana status pernikahan perempuan (seperti status janda atau perempuan tunggal kepala keluarga) kerap dimanipulasi oleh pengelola bantuan akibat kuatnya budaya patriarki dan penyalahgunaan wewenang. 

Sementara itu, penggusuran paksa sering kali menargetkan janda dan lapak usaha perempuan demi alasan estetika penataan barak atau pembangunan fasilitas publik. Situasi ini semakin memprihatinkan karena pengungsi akibat konflik politik cenderung terabaikan dibandingkan korban tsunami, sementara mekanisme adat dan hukum lokal sering kali membebankan stigma pada korban dan melanggengkan kekebalan hukum (impunitas) bagi pelaku. Di tengah tekanan tersebut, perempuan pengungsi tetap menunjukkan daya lenting (resilience) dengan saling mendukung dan memperjuangkan kemandirian ekonomi. Untuk menghentikan rantai kekerasan ini, Komnas Perempuan mendesak pemerintah pusat, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), serta penegak hukum untuk membangun sistem pengaduan yang aman, menjamin keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta mengintegrasikan perspektif gender dan prinsip keadilan, kebenaran, serta pemulihan utuh bagi seluruh korban.