Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Usut Kekerasan terhadap Warga yang Menyampaikan Pendapat di Yogyakarta

NOMOR: 80/ HM.02.03/XI/2026 

Jakarta, 12 November 2026

Komnas Perempuan mengecam kekerasan aparat gabungan Polri dan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Yogyakarta, pada 10 November 2026. Lebih dari 150 orang diamankan, 19 di antaranya anak, sekitar 7 korban luka-luka akibat tembakan dan pemukulan hingga mendapat penanganan di 3 rumah sakit, diantaranya  seorang mahasiswi dirawat di RSUP Dr. Sardjito karena pendarahan serius di kepala. Peristiwa ini merupakan kekerasan ketiga dalam tiga pekan di Yogyakarta, setelah aksi 20 dan 28 Oktober 2026. Komnas Perempuan mendesak Kapolri menghentikan pendekatan represif, Presiden menarik TNI dari pengamanan unjuk rasa, dan negara memastikan setiap pelaku kekerasan diproses hukum.

Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi awal dengan mitra di Yogyakarta pada 11 November 2026. Dalam konsultasi tersebut, Komnas Perempuan menerima laporan mengenai penangkapan dan penyisiran yang meluas dengan penggunaan ancaman dan kekerasan fisik maupun verbal,  hambatan terhadap pertolongan medis dan akses pendampingan dan bantuan hukum, serta intimidasi terhadap pendamping, termasuk perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan juga mendapatkan informasi adanya mahasiswa yang hilang yang belum ditemukan hingga saat ini, yang terkait unjuk rasa. Selain itu dalam penyampaian unjuk rasa, tim medis sebagai pihak yang juga seharusnya diberikan perlindungan, kerapkali menghadapi kerentanan kekerasan. Sebagaimana dicatatkan dalam peristiwa unjuk rasa di Yogyakarta yang sebagian besar tim medisnya adalah perempuan juga rentan mengalami tindakan kekerasan. 

Komnas Perempuan memandang peristiwa di Yogyakarta sebagai bagian dari pola penanganan kegiatan warga yang makin mengedepankan pendekatan keamanan dan pelibatan TNI. Pada 4 November 2026, penertiban bendera Bulan Bintang oleh personel Kodim 0102/Pidie dalam kenduri Maulid di Gampong Pulo Keunari, Pidie, mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Penyebab kematian korban hingga kini belum dijelaskan secara terbuka. Pada 7 November 2026, peserta Women's March Jakarta dihadang barikade polisi, dan tiga peserta terluka akibat diserang orang tak dikenal di kawasan Monas yang berada dalam pengamanan aparat. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa Undang-Undang TNI menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga pelibatan TNI dalam pengamanan kegiatan sipil harus didasarkan pada keputusan politik negara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan berdampak khusus terhadap perempuan. Perempuan menjadi korban langsung kekerasan, mengalami intimidasi sebagai pembela HAM, dan menanggung beban sebagai ibu atau keluarga dari mereka yang ditangkap, terluka, atau meninggal dunia. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan CEDAW, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, untuk menjamin partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tanpa kekerasan dan rasa takut.

Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Kapolri dan Kapolda DIY menyampaikan informasi keberadaan dan status hukum setiap orang yang diamankan di Yogyakarta kepada keluarga dan pendamping hukumnya, menjamin kerahasiaan identitas mereka, terutama anak, membebaskan mereka yang ditahan tanpa dasar hukum, memeriksa anggota yang diduga melakukan kekerasan, serta mengusut penyerangan terhadap peserta  dalam tiga rangkaian aksi di Yogyakarta, insiden Pidie serta aksi Women's March Jakarta.
2. Presiden dan Panglima TNI menarik personel TNI dari pengamanan unjuk rasa dan kegiatan sipil, serta memastikan prajurit yang diduga melakukan kekerasan di Yogyakarta dan Pidie diadili melalui peradilan umum.
3. Pemerintah DIY menjamin pemulihan korban dan keluarganya, termasuk biaya pengobatan.
4. Warga untuk melaporkan kepada lembaga bantuan hukum, lembaga pendamping, maupun lembaga nasional hak asasi manusia ketika mendapatkan tindakan kekerasan, maupun ada anggota keluarga yang belum ditemukan terkait unjuk rasa.

Narahubung: 081181141557