Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kesehatan Nasional

“Komnas Perempuan: Hak atas Kesehatan Perempuan Masih Ditentukan oleh Tempat Mereka Tinggal”

Jakarta, 12 November 2026

NOMOR: 79/ HM.02.03/XI/2026

Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara bagi setiap perempuan, tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Bagi perempuan, kesehatan berkaitan dengan hak atas tubuh, keselamatan, martabat, kesetaraan, kebebasan menentukan pilihan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu, negara memikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut bagi setiap perempuan, tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Ukuran pemenuhannya adalah apakah layanan tersedia, terjangkau, dapat diterima, dan bermutu ketika perempuan membutuhkannya. Hak tersebut dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) juga menjadi dasar untuk mengatasi ketimpangan akses dan menghapus diskriminasi. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 12 CEDAW, yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelayanan kesehatan. Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 24 bahkan menegaskan bahwa penolakan negara untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang hanya dibutuhkan perempuan merupakan diskriminasi. Dengan standar ini, ketimpangan layanan kesehatan perempuan adalah persoalan pemenuhan hak. 

Komnas Perempuan menyoroti layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan korban kekerasan sebagai persoalan yang paling mendesak. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 menemukan bahwa akses korban terhadap layanan medis dan kesehatan mental masih terbatas, dan mekanisme penanganannya belum tersedia secara utuh. Salah satunya adalah layanan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dan/atau kekerasan seksual lainnya. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, telah menjamin layanan ini, namun hingga kini belum ada fasilitas kesehatan yang menyediakannya. Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 menegaskan bahwa penolakan atau penundaan layanan aborsi aman dan pemaksaan melanjutkan kehamilan merupakan kekerasan berbasis gender, yang dalam keadaan tertentu dapat tergolong penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

“Hak korban atas layanan aborsi sudah dijamin undang-undang, dan saat ini aturan pelaksanaanya tengah disusun. Kami mendorong agar proses ini segera dituntaskan dan menempatkan kebutuhan korban sebagai pusatnya, sebab KUHP membatasi layanan ini pada usia kehamilan 14 minggu. Bagi korban, setiap hari penundaan berarti pilihan yang semakin sempit,” ujar Komisioner Yuni Asriyanti,

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hak atas kesehatan perempuan belum terpenuhi secara merata. Profil Kesehatan Indonesia 2025 mencatat bahwa sepanjang 2023 hingga 2025 baru 631.162 perempuan usia 30 sampai 50 tahun, atau 6,8 persen dari sasaran, yang menjalani deteksi dini kanker leher rahim, dan 4.089.557 perempuan, atau 9,54 persen, yang menjalani pemeriksaan payudara klinis. Kesenjangan antarwilayahnya lebar, cakupan deteksi dini kanker leher rahim mencapai 44,24 persen di DKI Jakarta tetapi hanya 0,03 persen di Bengkulu, sedangkan cakupan pemeriksaan payudara di Papua Pegunungan hanya 0,21 persen. Kementerian Kesehatan sendiri mencatat bahwa rendahnya cakupan ini membuat banyak kasus kanker terdiagnosis pada stadium lanjut, yang meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan beban pembiayaan. Pada 2025, 3.737 ibu meninggal, atau rata-rata sepuluh perempuan setiap hari. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan layanan, dua unsur inti hak atas kesehatan, masih ditentukan oleh tempat perempuan tinggal.

Komnas Perempuan memandang rendahnya cakupan pemeriksaan sebagai kegagalan menjamin keterjangkauan layanan, bukan kelalaian perempuan. Perempuan di wilayah kepulauan dan daerah 3T, perempuan miskin, perempuan di wilayah konflik, perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya belum memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan secara mudah, efektif, dan sesuai kebutuhan. Ketimpangan ini diperberat oleh cara pandang yang menyempitkan kesehatan perempuan menjadi urusan kehamilan dan persalinan, padahal Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 24 meminta negara memperhatikan kebutuhan kesehatan perempuan sepanjang hidupnya. Kebutuhan itu berubah dari masa remaja, usia reproduksi, menopause, hingga lanjut usia, dan mencakup kesehatan mental, penyakit tidak menular, kanker, kesehatan pekerja perempuan, serta dampak konflik dan perubahan lingkungan. Selama kebijakan kesehatan masih melihat perempuan semata sebagai ibu, sebagian besar kebutuhan kesehatan perempuan akan tetap berada di luar jangkauan layanan.

“Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mewajibkan negara memenuhi hak atas kesehatan dengan sumber daya semaksimal mungkin, dan kewajiban itu harus dapat diukur. Selama data kesehatan belum dipilah menurut jenis kelamin, usia, wilayah, dan disabilitas, perempuan yang paling jauh dari layanan juga akan tetap paling tidak terlihat. Apa yang tidak tercatat jarang sekali dibiayai,” ujar Komisioner Rr. Agustini. 

Atas dasar itu, Komnas Perempuan mendorong agar kesehatan perempuan ditempatkan sebagai agenda pembangunan nasional dan diukur dengan standar hak asasi manusia. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan anggaran kesehatan yang responsif gender, layanan yang merata sepanjang siklus hidup perempuan, serta pelayanan medis yang terhubung dengan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, termasuk layanan aborsi bagi korban perkosaan. Mekanisme pengaduan yang aman juga diperlukan agar setiap pelanggaran hak perempuan dalam pelayanan kesehatan dapat dilaporkan dan dipulihkan.

“Sehat untuk Semua Perempuan Indonesia” baru bermakna ketika tidak ada lagi perempuan yang tertahan di depan layanan kesehatan karena tempat tinggalnya, kondisi ekonominya, disabilitasnya, atau stigma yang melekat padanya. 

Narahubung: 081181141557