11-08-2022 Komnas Perempuan Bahas Kasus KtP Bersama Bupati Sumba Barat

Sabtu 23 Juli 2022, Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Bupati Sumba Barat, Bpk. Yohanis Dade, S.H dan jajarannya beserta Kapolres Sumba Barat, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H dan Kasdim Sumba Barat, Mayor Caj Mulyono, dimoderatori Setda Sumba Barat, Yermia Ndapa Doda, S.Sos di Rum ...

11-08-2022 Evaluasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan PPKS di UIN Walisongo Dan Kunjungan Kerja ke Lembaga Layanan Seruni dan LRC KJ-HAM (27-28 Juli 2022)

Suasana Evaluasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan PPKS di ruang senat, kampus III UIN Walisongo Semarang - Dok. Komnas Perempuan Komnas perempuan yang diwakili oleh Dr. Imam Nahe’i dan badan pekerja dari Subkom Pendidikan melakukan kunjungan kerja sekaligus dialog di Universitas Islam Negeri ...

10-08-2022 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan PPKS di UIN Samarinda dan Kunjungan Kerja Komnas Perempuan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur (3-4 Agustus 2022)

Subkom Pendidikan Komnas Perempuan  melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, pada tanggal 3-4  Agustus 2022 , dengan agenda:  Pertama , melakukan  Evaluasi dan Monitoring  (Monev) terhadap  Implementasi Kebijakan  Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual   ( PPKS )  di U niversitas Islam ...

08-08-2022 Pemantauan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Penguatan Kapasitas Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) IAIN Metro

Komnas Perempuan bekerja sama dengan IAIN Metro dalam rangka pemantauan dan evaluasi implementasi SK Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sekaligus peningkatan kapasitas tim ...

02-08-2022 Audiensi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dengan Komnas Perempuan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen, berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.  Mandat dan kewenangan ...