Selasa (04/04/2023) Komnas Perempuan sebagai bagian dari Satuan Kerja (Satker) Komnas HAM, menghadiri “Exit Meeting” Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komnas HAM 2022” di Kantor Komnas HAM. Kegiatan ini dibuka oleh Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM dan dihadiri oleh Henry Silka Innah selaku Sekjen Komnas HAM beserta jajaran Badan Pekerja Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun perwakilan daerah. Mewakili Komnas Perempuan hadir melalui zoom meeting Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin  dan secara langsung Heemlyvaartie D. Danes selaku Sekjen Komnas Perempuan, bersama dengan Badan Pekerja Detti Artsanti, Siti Zulfah dan Yulianti Ratnaningsih.

Kegiatan ini merupakan bentuk rangkaian penutup pelaksanaan audit lapangan atas laporan keuangan yang telah dimulai sejak 20 Februari 2023 yang lalu. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan opini atas laporan keuangan, dengan mempertimbangkan pada 4 (empat) aspek kesesuaian, yaitu laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai SAP, efektifitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) telah dicapai oleh Satuan kerja Komnas HAM sejak tahun 2018. Pada kesempatan ini Kepala Auditoral IB/Wakil Penanggung jawab I, Sarjono, dalam laporannya menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan,  bahwa  (i) Rekomendasi yang tertuang dalam LHP agar segera ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat yang terkait; (ii) Biro Pengendalian dan Pengawasan Internal agar lebih proaktif mengawal pengelolaan keuangan dan barang milik negara di Komnas HAM  dan pendampingan dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK; dan, (iii) Inventarisasi dan rekonsiliasi pencatatan Aset Tetap Lainnya agar menjadi kegiatan prioritas di tahun 2023. 

Di akhir pemaparan, Sarjono menyampaikan, "WTP bukan hadiah dari BPK tapi adalah hasil kerja keras Ibu dan Bapak sekalian dalam penggunaan APBN secara baik dan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku. Atas kerja keras Komnas HAM dan Komnas Perempuan, kita berharap tahun  anggaran 2022 ini pun opini WTP dapat diraih.”