Sidang Komisi Paripurna VI memutuskan Komnas Perempuan akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terpisah dengan DIM masyarakat sipil dengan mempertimbangkan:

1. Realita advokasi RUU PPRT yang sudah mencapai 18 tahun dan masih terus menemui berbagai tantangan terutama terkait pada isu-isu upah, jam kerja, cuti, dan kebebasan berorganisasi dan isu lain yang akan muncul.
2. Konvensi ILO 189 sebagai acuan dalam penyusunan DIM.
3. Dukungan dana untuk penyusunan DIM ini akan dicarikan solusinya oleh Sekretaris Jenderal dan Bidang PME.