Sidang Komisi Paripurna VI memutuskan:

1. Tampilan database Sintaspuan tidak terkoneksi dengan website yang dapat diakses oleh publik dengan pertimbangan kepentingan strategis kelembagaan Komnas Perempuan diantaranya untuk membantu publik memahami bahwa Komnas Perempuan bukan lembaga pendampingan korban.
2. Membangun sistem pencatatan layanan korban secara terpadu dengan berbagai Kementerian/Lembaga termasuk KPPPA dan dalam pengembangan sistem peradilan pidana terpadu tekonologi informasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.
3. Permintaan data terhadap Komnas Perempuan merujuk kembali kepada SOP Permintaan Data.