Komnas Perempuan dalam Sidang Komisi Paripurna VIII di bulan Agustus 2023 membahas  aturan pelaksana UU TPKS serta peran Komnas Perempuan dalam advokasi aturan pelaksana tersebut. Hal ini mengingat bahwa aturan pelaksana ini akan menjadi panduan bagi banyak pihak sehingga substansinya penting selalu dikawal.  Oleh karena itu, melalui Keputusan III, Komnas Perempuan memutuskan:

1. Untuk aspek koordinasi dan pemantauan,  Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM, KPAI dan KND melanjutkan advokasi sesuai dengan kerangka yang telah disepakati;
2. Untuk aspek pendidikan, Komnas Perempuan berperan dalam mengembangkan standar minimal pendidikan dan pelatihan penanganan kekerasan seksual dan melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan itu;
3. Untuk mengatasi tantangan pendampingan terkait syarat pendidikan dan pelatihan bagi pendamping, Subkom Pemulihan mengkoordinir proses perumusan rekomendasi kebijakan antara dan bersama Subkom Pendidikan mengadvokasi di RPP terkait.