Komnas Perempuan dalam Sidang Komisi Paripurna VIII di bulan Agustus 2024 membahas kerangka kerja Komnas Perempuan dalam SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Diketahui bahwa Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga yang banyak bersentuhan dengan beberapa goals di dalam SDGs dan karena itu penting untuk selalu memberikan masukan baik di tingkat nasional dan internasional. Salah satu isu yang juga penting untuk dipertimbangkan dalam skema pelaksanaan SDGs adalah dampak hutang terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, melalui Keputusan I, Komnas Perempuan memutuskan:

1. Menerima laporan Tim AI tentang urgensi keterlibatan Komnas Perempuan dalam UN - High Level Political Forum (HLPF) sebagai ruang juang untuk menguatkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
2. Komnas Perempuan melanjutkan engagement bersama masyarakat sipil di tingkat nasional dan juga melalui APWLD untuk tingkat regional dalam mempersiapkan keterlibatan Komnas Perempuan pada UN - High Level Political Forum (HLPF).
3. Komnas Perempuan periode 2025-2030 perlu mengembangkan kajian terkait dampak hutang dan sistem moneter internasional terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebagai basis untuk keterlibatan yang lebih substantif dalam skema pelaksanaan SDGs dan diskusi strategis di UN - High Level Political Forum (HLPF), dengan pertimbangan sebagai berikut:
   • Isu hutang internasional dan sistem moneter internasional sebagai salah satu pemicu pemiskinan perempuan telah menjadi perhatian sejak tahun 70an dan kembali menjadi fokus diskusi gerakan feminis di tingkat internasional pada kurun 2023-2024.
   • Karakter hutang internasional dan sistem moneter internasional ditenggarai menjadi salah satu penghambat pencapaian SDGs baik dari aspek pengelolaan tata lingkungan maupun kapasitas menjembatani jurang kesejahteraan.
   • Isu hutang internasional dan sistem moneter internasional yang pasca perang dunia kedua didominasi Amerika dan Eropa saat ini tengah menghadapi tantangan baru dari blok BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia dan Uni Emirat Arab). Namun, kedua blok ini ditenggarai tidak menawarkan skema baru yang memampukan perempuan keluar dari lingkar pemiskinan.
   • Mengamati perkembangan diskusi di gerakan perempuan tingkat regional yang menjadi simpul upaya mempengaruhi wacana dalam UN - High Level Political Forum (HLPF), isu hutang internasional dan sistem moneter internasional akan terus diangkat dalam berbagai kesempatan terkait dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
4. Implementasi dari poin 1 dan 3 akan diintegrasikan dalam rencana kerja 2025-2030.