Sidang Komisi Paripurna memutuskan tentang Advokasi KBB dilakukan  sebagai  bagian  dari  advokasi  revisi  UU  KUHP  dan  secara terfokus  pada  UU  lain  yang  relevan  termasuk  revisi  UU  Kejaksaan. Advokasi ini dikawal   oleh   Gugus Kerja Perempuan dalam Kebinekaan (GKPK) dan dapat   bekerjasama   dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK)   untuk pengembangan strategi. Untuk percepatan Advokasi KBB,  GK PK  perlu  melakukan  pemutakhiran  informasi tentang  KBB  melalui  pemantauan, FGD dengan Ahli,  dan  konsolidasi  jaringan  sebagai langkah pengembangan  strategi,  termasuk  dalam  upaya  penyusunan  alat  lobby  dan kampanyenya.