Keputusan Sidang Komisi Paripurna bahwa bahwa   RUU   Ketahanan Keluarga (RUU KK) tidak dibutuhkan. DPR perlu berfokus pada perumusan payung hukum yang lebih mendesak. Posisi Komnas Perempuan terhadap RUU KK bersifat kritis dan karenanya dibentuk Tim untuk mengkaji  dan  menyusun  strategi  penyikapan  lebih  lanjut.  Tim terdiri dari Alimatul Qibtiyah, Satyawanti Mashudi, dan Imam Nahe’i, dari unsur Pimpinan yang akan mengawal adalah Andy Yentriyani.