Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 85 G LH 2025 PTUN SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Terkait Penerbitan Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera

 

Komnas Perempuan berpandangan bahwa penerbitan dan pelaksanaan izin lingkungan tersebut menunjukkan ketiadaan perlindungan prosedural yang memadai serta tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak. Izin lingkungan yang tetap berlaku di tengah keluhan warga yang disampaikan berulang selama lebih dari satu dekade, mulai dari bau menyengat, ledakan populasi lalat, keterbatasan air bersih, hingga gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang anak-anak dan lansia, mengindikasikan bahwa instrumen perizinan tidak bekerja sebagai perangkat pencegahan dan pengendalian dampak. Kondisi ini secara tidak proporsional membebankan kerugian paling berat kepada perempuan, yang dalam praktik kehidupan sehari-hari memikul peran sentral dalam pengelolaan air, kebersihan rumah, kesehatan keluarga, dan pemenuhan pangan rumah tangga. Komnas Perempuan juga menggarisbawahi dampak lanjutan dari konflik yang berlarut, yakni penahanan dan proses hukum terhadap sejumlah warga laki-laki yang memaksa perempuan menjadi pencari nafkah utama sekaligus menanggung beban domestik dan pengasuhan anak, disertai trauma, kecemasan, gangguan tidur, dan rasa takut yang meluas di ruang domestik masyarakat.

 

Melalui Amicus Curiae ini, Komnas Perempuan mendorong Majelis Hakim PTUN Serang untuk mempertimbangkan pembatalan atau pernyataan tidak sah atas Keputusan Izin Lingkungan objek sengketa, dengan mengintegrasikan parameter kerentanan gender, Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle), keadilan ekologis, serta kerangka perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Konvensi CEDAW, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Komnas Perempuan juga mengingatkan pentingnya pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan sosial dan psikologis bagi perempuan dan keluarga terdampak, serta perlindungan bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari segala bentuk kriminalisasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 (anti-SLAPP). Majelis Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya terpaku pada formalitas administratif, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif yang memulihkan hak-hak dasar dan menjamin keberlanjutan hidup masyarakat perempuan.