Unsatisfactory. Reform Is Impeded By The Bureaucracy (Notes on the Preliminary Monitoring of Presidential Decree no.06/2006)

Laporan pemantauan awal berjudul "Unsatisfactory: Reform is Impeded by the Bureaucracy" yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Kerja Masyarakat Sipil (terdiri dari GPPBM, HRWG, KOPBUMI, LBH Jakarta, SBMI, dan Solidaritas Perempuan) mengevaluasi 100 hari pertama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2006. Inpres tersebut diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respons atas aduan langsung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengenai pemerasan dan pungutan liar (pungli) birokrasi saat kunjungan kerja ke Malaysia dan Timur Tengah. Namun, hasil kajian menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum melakukan reformasi sistemik, melainkan sebatas perbaikan efisiensi administrasi birokrasi pengerahan tenaga kerja.

Secara substansi, laporan mengkritik ketimpangan fokus dalam Inpres No. 6/2006. Dari 27 tindakan yang dirancang, sebanyak 75% (21 tindakan) didominasi oleh kebijakan penempatan dan perluasan pasar kerja, sementara program perlindungan serta advokasi hukum TKI hanya memperoleh porsi yang sangat minim. Kebijakan ini dinilai memandang pekerja migran sebagai komoditas bisnis ketimbang subjek hukum, serta mengabaikan konsep perlindungan sosial (social protection) yang amat dibutuhkan oleh mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) perempuan yang rentan. Selain itu, perumusan kebijakan di tingkat nasional (Rakornas) terbukti tidak melibatkan organisasi TKI maupun kelompok masyarakat sipil.

Pada tingkat implementasi lapangan, pelaksanaan Inpres mengalami hambatan berat akibat kerekatan lambat birokrasi. Keterlambatan pembentukan Tim Koordinasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mengakibatkan kelumpuhan fungsi pelayanan di tingkat daerah. Meskipun terdapat beberapa kemudahan teknis seperti percepatan paspor biometrik dan penghapusan verifikasi dokumen kepulangan, kondisi riil di pintu embarkasi/debarkasi (seperti Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda) masih diwarnai pemerasan oknum petugas, pungli, tarif tiket mahal, perlakuan tidak manusiawi, hingga pelecehan seksual terhadap TKI perempuan. Kebijakan pemberantasan sponsor juga dinilai salah sasaran karena menggeneralisasi perantara tanpa membenahi kegagalan fungsi Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) dan ketersediaan kredit perbankan murah di pedesaan. Sebagai langkah penyelesaian mendasar, Komnas Perempuan dan koalisi mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengubah paradigma dari "pedagang tenaga kerja" menjadi penjamin perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah direkomendasikan mengutamakan human rights intelligence dibanding sekadar market intelligence, memperkuat organisasi buruh migran, menerapkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender, menjamin perlindungan sosial yang komprehensif, meratifikasi Konvensi Migran PBB 1990, serta menghapuskan impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap pekerja migran.