Kabar Terkini
Laporan Independen Institusi HAM Nasional Hak atas Pangan dalam Konteks Hak Aasasi Perempuan di IndonesiaLaporan ini disampaikan oleh Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia kepada PelaporKhusus PBB pada Hak atas Pangan, Ms. Hilal Elver, selama kunjungan resminya keIndonesia pada 9 - 18 April 2018. Laporan...
Seri Dokumen Kunci 12: Laporan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Mekanisme HAM PBB bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia UPR Siklus Ketiga Prinsip dan nilai-nilai hak asasi universal, isu dan pelanggarannya juga semakin mengglobal, lintas batas, dan tak jarang melampaui otoritas negara. Karenanya komitmen dan mekanisme lintas negara menjadi sangat dibutuhkan. Temuan Komnas Perempuan dalam kerja-kerja mengawal isu HAM...
Laporan Independen NHRILaporan Independen NHRI: Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di IndonesiaLaporan ini disusun oleh Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah Lembaga Nasional HakAsasi Manusia (NHRI), dengan mandat khusus untuk menciptakan situasi yangkondusif untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Informasi yang...
Laporan Independen Lembaga HAM Nasional: Hak Atas Kesehatan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di IndonesiaLaporan ini diserahkan oleh Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB untukHak Atas Kesehatan, Mr. Dainius Puras, dalam kunjungan resminya ke Indonesiapada tanggal 24 Maret 2017.Laporan ini merupakan kompilasi data Komnas Perempuan...
Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kepada Komite CEDAW: Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 2012 - 2016Kekerasan terhadap perempuan masih merupakan suatu permasalahan serius sampai hari ini. Dataterbaru Komnas Perempuan menemukan bahwa pada tahun 2015, terdapat 321.752 kasus kekerasanterhadap perempuan di Indonesia (Catahu 2016). Kekerasan dalam rumah tangga menempatiproporsi yang...
Laporan Independen Universal Periodic Review (UPR) Diserahkan Kepada Dewan HAM PBB Tahun 2016Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan...
Seri Dokumen Kunci 11. Laporan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Mekanisme HAM Perserikatan Bangsa Bangsa Bagi Pemajuan HAM Perempuan IndonesiaPenerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadiagar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakatsipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasimekanisme PBB tersebut, baik treaty bodies maupun Dewan HAM.Seluruh rekomendasi mekanisme HAM...
Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya...
Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia Tahun 2005-2012Laporan ini disiapkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), institusi HAM nasional yang berfokus pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Informasi yang disampaikan adalah hasil monitoring Komnas Perempuan, sejumlah konsultasi dengan...
Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali komitmen yang sungguhsungguh dari semua negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan,pelaksanaan, dan perlindungan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasiuntuk semua orang, sesuai dengan...
Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan GenderPemahaman SPPT–PKKTP ini penting bagi seluruh aparat penegakhukum khususnya di kalangan peradilan umum, karena SPPT-PKKTPini dibangun dengan perspektif HAM dan Gender terutama untukmemberikan perlindungan kepada korban kekerasan.Untuk itu meningkatkan pemahaman tersebut, maka...
Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Komite CEDAW: Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2007 - 2011Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KomnasPerempuan), sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasiperempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan...
Menampilkan 16 sampai 30 dari 39 baris
ARTIKEL TERKINI
Kunjungi Bareskrim Polri, Komnas Perempuan Sampaikan Prasyarat Pemenuhan...Kamis, 28 Mei 2026Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap...1 jam yang laluLaporan Survei Kepuasan Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap...2 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026Minggu, 3 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026Sabtu, 2 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019