Kabar Terkini

Catatan Tahunan

Des-2025

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Perkara Nomor:...

Komnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Laras Faizati Khairunnisa, sebagai bagian dari...

Nov-2025

Rekomendasi Kebijakan Alokasi Anggaran tentang Penyikapan kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks...

Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi, di mana kondisi geologis dan geografis yang dinamis kerap memicu situasi darurat yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut,...

Sep-2025

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara Nomor...

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan pada perkara Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg di...

Agt-2025

Kertas Posisi Komnas Perempuan Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana Mati

Kertas kebijakan ini disusun sebagai respons atas dua persoalan mendasar yang perlu segera diatasi dalam rangka memastikan pelaksanaan KUHP 2023 sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan...

Jul-2025

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Pada Pengujian...

Dokumen ini merupakan Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam perkara pengujian materiil kepada...

Mar-2025

Rekomendasi Umum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam...

RekomendasiUmum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan Akses Perempuan Korban Atas Keadilan dan Pemulihan dalamPerkawinan Belum...

Okt-2024

Kertas Posisi: Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)...

RUU Masyarakat Adat telah diusulkan sejak tahun 2003. Namun, hingga akhir sidang DPR tahun 2024, rancangan undang-undang ini belum juga disahkan. Sejumlah faktor menjadi penghambat, baik dari aspek...

Sep-2024

Kertas Kebijakan Komnas Perempuan Sebagai Rekomendasi RUU Penyiaran

Mempertimbangkan pesatnyaperkembangan teknologi penyiaran dengan munculnya platform digital,streaming, dan media sosial, juga adanya pergeserancara orang mengakses informasi, Komnas Perempuan...

Sep-2024

Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya Pengakuan dan Upaya Pemenuhan hak Perempuan Pekerja Rumahan

Dokumen rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan dokumen Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal pada 6 Provinsi di Indonesia dan dokumen peta situasi hasil pemantauan...

Agt-2024

Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan...

Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor pekerjaan, tantangan terkait kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja menjadi semakin kompleks. Masalah ini tidak...

Jun-2024

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja Migran

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik luas karena prosesnya yang tergesa-gesa. Salah satu isu yang tiba-tiba...

Jun-2024

Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata...

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab...

Menampilkan 13 sampai 24 dari 47 berita

Keterangan Tertulis Komnas...

Komnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam...

Selasa, 23 Desember 2025

Rekomendasi Kebijakan Alokasi...

Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi, di mana kondisi geologis...

Kamis, 6 November 2025

Keterangan Tertulis Komnas...

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan...

Selasa, 23 September 2025

Kertas Posisi Komnas Perempuan...

Kertas kebijakan ini disusun sebagai respons atas dua persoalan mendasar yang perlu...

Selasa, 12 Agustus 2025

Keterangan Tertulis Komnas...

Dokumen ini merupakan Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap...

Rabu, 30 Juli 2025

Rekomendasi Umum Komnas Perempuan...

RekomendasiUmum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan...

Rabu, 5 Maret 2025

Kertas Posisi: Pandangan Komisi...

RUU Masyarakat Adat telah diusulkan sejak tahun 2003. Namun, hingga akhir sidang DPR...

Selasa, 22 Oktober 2024

Kertas Kebijakan Komnas Perempuan...

Mempertimbangkan pesatnyaperkembangan teknologi penyiaran dengan munculnya...

Selasa, 24 September 2024

Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya...

Dokumen rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan dokumen Kondisi Hak Asasi...

Rabu, 11 September 2024

Kertas Kebijakan Urgensi...

Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor...

Selasa, 13 Agustus 2024

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus...

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi...

Senin, 17 Juni 2024

Saran dan Masukan terhadap...

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum...

Selasa, 11 Juni 2024

Menampilkan 13 sampai 24 dari 47 berita

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Nomor Telpon/Fax

+62-21-3903963

+62-21-3903922 (Fax)

Surat Elektronik

Sekretariat

Pengaduan

Perpustakaan

Ikuti Kami

Disclaimer

Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

PPID

Beranda

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Catatan Tahunan

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Perkara Nomor:...

Rekomendasi Kebijakan Alokasi Anggaran tentang Penyikapan kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks...

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Perkara Nomor...

Kertas Posisi Komnas Perempuan Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana Mati

Keterangan Tertulis Komnas Perempuan Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Pada Pengujian...

Rekomendasi Umum Komnas Perempuan No. 1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam...

Kertas Posisi: Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)...

Kertas Kebijakan Komnas Perempuan Sebagai Rekomendasi RUU Penyiaran

Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya Pengakuan dan Upaya Pemenuhan hak Perempuan Pekerja Rumahan

Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan...

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja Migran

Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata...

Keterangan Tertulis Komnas...

Rekomendasi Kebijakan Alokasi...

Keterangan Tertulis Komnas...

Kertas Posisi Komnas Perempuan...

Keterangan Tertulis Komnas...

Rekomendasi Umum Komnas Perempuan...

Kertas Posisi: Pandangan Komisi...

Kertas Kebijakan Komnas Perempuan...

Rekomendasi Kebijakan bagi Upaya...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus...

Saran dan Masukan terhadap...

Tentang KamiProfilSejarahKomisi Paripurna Dan SekjenStruktur Organisasi

Kerja KamiRenstra dan Isu PrioritasKabar Perempuan

PenyikapanSiaran PersKeputusan ParipurnaLaporan Pemantauan HAMKertas PosisiPernyataan Sikap

PublikasiMekanisme HAM InternasionalInstrumen Pemantauan dan MonevCatatan TahunanPengembangan PengetahuanLaporan KelembagaanKonferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Menu Aksesibilitas

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan