Siaran Pers Komnas Perempuan Mengecam Dugaan Perkosaan oleh Bupati Kupang (YL)

today9 jam yang lalu
16
Nov-2026
782
0

“Segera Beri Perlindungan dan Pemulihan Korban, dan Usut Tuntas dengan Pasal Berlapis, Tolak Penyelesaian di Luar Peradilan”

Jakarta, 16 November 2026

NOMOR: 82/ HM.02.03/XI/2026

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras dugaan perkosaan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, terhadap seorang perempuan muda berusia 21 tahun. Korban telah melapor ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporannya tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Menurut keterangan kepolisian, peristiwa itu diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban dibawa ke sana oleh seorang saksi dengan iming-iming akan diberi pekerjaan.

Komnas Perempuan menilai kasus ini sangat serius. Terduga pelaku adalah kepala daerah, yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan dan memenuhi hak asasi warganya. Dugaan perkosaan ini tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak kekerasan seksual individual, melainkan harus ditempatkan dalam konteks ketimpangan relasi kuasa sehingga terduga pelaku menyalahgunakan jabatannya dan menyalahgunakan fasilitas negara. Iming-iming pekerjaan terhadap perempuan muda menunjukkan bagaimana pelaku membaca kerentanan ekonomi perempuan yang kemudian dijadikan alat penguasaan dan eksploitasi.

“Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan. Kami juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan sebagai modus yang menjerat korban ke dalam tindak kekerasan seksual berupa perkosaan,” tegas Dahlia Madanih, Wakil Ketua Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mendukung korban mendapat perlindungan segera dan akses layanan pemulihan yang berkelanjutan sejak ia melapor. Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Terduga pelaku adalah kepala daerah di wilayah tempat korban tinggal. Karena itu, Komnas Perempuan mendorong Gubernur NTT mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan bagi korban dan keluarganya. Langkah ini perlu dilakukan bersama UPTD PPA Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas Perempuan mendesak kepolisian segera menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel serta menuntut hukuman maksimal. Caranya adalah dengan pasal pemberat dan berlapis dari UU TPKS, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal TPPO relevan karena korban diduga direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual. UU TPKS juga mengatur bahwa pidana ditambah sepertiga jika kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik. Kepolisian harus mencegah terduga pelaku menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi dan keluarga korban. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa restitusi bagi korban harus dijamin sejak awal. Jika terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat menyita harta kekayaannya sebagai jaminan restitusi, sesuai UU TPKS.

“Normalisasi praktik-praktik tidak profesional tidak boleh dilanggengkan. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi, seperti iming-iming memberikan pekerjaan lalu mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi. Kami juga meminta agar tidak ada penghentian kasus melalui cara-cara kekeluargaan atau keadilan restoratif,” ujar Sondang Frishka Simanjuntak, Komisioner Komnas Perempuan.

Pasal 23 UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya anak. Larangan ini penting karena pemantauan Komnas Perempuan pada 2022–2023 di 9 provinsi dan 23 kabupaten/kota menemukan lima ciri utama praktik keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Kelima ciri itu adalah pelibatan korban yang hanya prosedural dan bukan substantif, membuka celah impunitas dan keberulangan, mengabaikan pemulihan korban, mengutamakan citra semu harmoni, serta minim akuntabilitas. 

Komnas Perempuan juga mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri segera memeriksa yang bersangkutan secara transparan. Jika dugaan terbukti, kepala daerah tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini juga perlu menjadi peringatan bagi kepala daerah lain. 

“Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan pemimpin daerah yang melakukan kekerasan seksual. Kami memperingatkan agar perbuatan tersebut tidak berulang di daerah lain. Perbuatan itu meruntuhkan martabat perempuan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik pada integritas dan tanggung jawab negara untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan,” pungkas Komisioner Chatarina Pancer Istiyani.

Komnas Perempuan mengajak media dan publik menghormati privasi korban. Tidak menyebarkan identitas, foto, atau informasi apa pun yang bisa mengungkap identitas korban, dan tidak menyalahkan korban.

Narahubung: 081181141557 

accessibility_new
Menu Aksesibilitas