Kabar Terkini

Catatan Tahunan

Mar-2021

Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan...

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disadari bahwa...

Mar-2021

Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19

Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” adalah tingginya daya lenting (resiliensi) perempuan...

Mar-2021

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga...

Pandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan jumlah kasusbaru COVID-19 terjadi sangat cepat. Antara kasus pertama...

Mar-2021

13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 1.Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.e2.Pengalaman dan Pembelajaran Penanganan Kekerasan Seksual.e3.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual...

Agt-2020

KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA NO. 83/PUU-XVII/2019...

Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada kondisi dan situasi perempuan pekerja migran dengan pertimbangan secara kuantitatif jumlah pekerja migran perempuan ...

Okt-2019

Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

Anatomi kelamin pria berbeda dengan anatomi kelaminperempuan sehingga khitan pada kedua jenis kelamin ini berbeda dampaknya.Khitan pada pria menghilangkan preputium ataupun kulit yang menutupi...

Okt-2019

Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak...

Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan bisakita catat untuk merealisasikan komitmen negara memberikan perlindungan danpemenuhan hak kesehatan reproduksi dan...

Jul-2019

"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"

"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"Link unduh dokumen : Surat Rekomendasi KP untuk Amnesti Baiq...

Jul-2018

RISALAH KEBIJAKAN, Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktek di 10 Provinsi di...

World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 200juta perempuan dan anak perempuan di dunia pernah mengalami P2GP, yangpraktiknya dilakukan melalui berbagai prosedur yang melibatkan...

Feb-2018

Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Melalui Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan...

Jan-2018

Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017

Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Permohonan sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965...

Mar-2015

Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan Mancanegara

Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan danUndang-Undang yang secara spesifi k mengatur kasuskasus kekerasan seksual. Padahal, pada tahun 2013lalu tercatat 5.629 kasus kekerasan...

Menampilkan 37 sampai 48 dari 50 berita

Policy Brief 2: Melihat Dampak...

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan...

Rabu, 24 Maret 2021

Policy Brief 3: Resiliensi...

Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian:...

Rabu, 24 Maret 2021

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak...

Pandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak...

Rabu, 24 Maret 2021

13 Risalah Kebijakan RUU...

13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 1.Judul RUU Penghapusan...

Rabu, 10 Maret 2021

KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI...

Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada kondisi dan situasi ...

Rabu, 26 Agustus 2020

Kertas Konsep Pencegahan dan...

Anatomi kelamin pria berbeda dengan anatomi kelaminperempuan sehingga khitan pada...

Senin, 28 Oktober 2019

Pengabaian Hak Reproduksi dan...

Di Indonesia, setelah 20 tahun Rencana Aksi ICPD diadopsi, sejumlah kemajuan...

Rabu, 23 Oktober 2019

"Surat Rekomendasi Komnas...

"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"Link unduh...

Selasa, 16 Juli 2019

RISALAH KEBIJAKAN,...

World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 200juta perempuan dan anak...

Senin, 23 Juli 2018

Kertas Kebijakan sistem Peradilan...

Melalui Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penangan Kasus...

Kamis, 22 Februari 2018

Pendapat Hukum Komnas Perempuan...

Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017Permohonan...

Jumat, 19 Januari 2018

Policy Brief: Kekerasan Seksual,...

Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan danUndang-Undang yang secara...

Selasa, 24 Maret 2015

Menampilkan 37 sampai 48 dari 50 berita

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Nomor Telpon/Fax

+62-21-3903963

+62-21-3903922 (Fax)

Surat Elektronik

Sekretariat

Perpustakaan

Ikuti Kami

Disclaimer

Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

PPID

Beranda

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap Sambutan Komisioner

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Catatan Tahunan

Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan...

Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga...

13 Risalah Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA NO. 83/PUU-XVII/2019...

Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak...

"Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril"

RISALAH KEBIJAKAN, Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Praktek di 10 Provinsi di...

Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Pendapat Hukum Komnas Perempuan terkait Judicial Review PNPS 2017

Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan Mancanegara

Policy Brief 2: Melihat Dampak...

Policy Brief 3: Resiliensi...

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak...

13 Risalah Kebijakan RUU...

KETERANGAN KOMISI NASIONAL ANTI...

Kertas Konsep Pencegahan dan...

Pengabaian Hak Reproduksi dan...

"Surat Rekomendasi Komnas...

RISALAH KEBIJAKAN,...

Kertas Kebijakan sistem Peradilan...

Pendapat Hukum Komnas Perempuan...

Policy Brief: Kekerasan Seksual,...

Tentang KamiProfilSejarahKomisi Paripurna Dan SekjenStruktur Organisasi

Kerja KamiRenstra dan Isu PrioritasKabar Perempuan

PenyikapanSiaran PersKeputusan ParipurnaLaporan Pemantauan HAMKertas PosisiPernyataan SikapSambutan Komisioner

PublikasiMekanisme HAM InternasionalInstrumen Pemantauan dan MonevCatatan TahunanPengembangan PengetahuanLaporan KelembagaanKonferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Menu Aksesibilitas

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap Sambutan Komisioner

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan