Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons 25 Tahun Otonomi Khusus Papua

today33 menit yang lalu
20
Nov-2026
26
0

“Mendengar Suara Perempuan Papua: Kekerasan Berbasis Gender, Konflik, dan Pemenuhan Pemulihan Hak Korban”

Jakarta, 20 November 2026 

NOMOR: 84/ HM.02.03/XI/2026

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 101 pengaduan yang menyangkut 95 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Tanah Papua sepanjang 2020 hingga September 2026, dan aktor negara hadir dalam 61 di antaranya, baik sebagai pelaku langsung maupun melalui pembiaran dan penanganan laporan yang bermasalah. Temuan ini disampaikan dalam Media Briefing "Mendengar Suara Perempuan Papua: Kekerasan Berbasis Gender, Konflik, dan Pemenuhan Hak Korban" yang diselenggarakan Komnas Perempuan pada Jumat, 20 November 2026.

Media briefing ini menjadi momentum menjelang peringatan 25 Tahun Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 21 November 2026. Otsus Papua tidak hanya memuat komitmen percepatan pembangunan dan kesejahteraan, tetapi juga pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk perempuan. Karena itu, Komnas Perempuan mengajak publik dan negara melihat kembali sejauh mana komitmen tersebut telah diwujudkan bagi perempuan Papua.

Perempuan Papua menghadapi dampak konflik dan kekerasan yang berlapis: risiko kekerasan berbasis gender, pengungsian, hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan, hingga meningkatnya beban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun pengalaman ini nyaris tidak terdengar di ruang publik. Pemantauan media daring Komnas Perempuan pada 1 Juli 2024-30 Juni 2025 menemukan 11.998 berita terkait kekerasan di Papua, tetapi hanya 16 kasus yang secara khusus memberitakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan ekonomi, dan kondisi perempuan di pengungsian hampir tidak diberitakan.

"Dalam bingkai keamanan, perempuan Papua lebih sering hadir sebagai angka korban daripada sebagai manusia yang hidupnya dirampas sedikit demi sedikit. Media massa memiliki posisi strategis untuk mengangkat pengalaman korban dan mendorong akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak asasi manusia," ujar Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan.

Dari 95 kasus yang didokumentasikan, 53 kasus terjadi di ranah personal, 23 kasus di ranah negara, dan 19 kasus di ranah publik atau komunitas. Porsi ranah negara yang mencapai hampir seperempat kasus jauh lebih besar dibandingkan pola pengaduan nasional. Di ranah personal sekalipun, 20 kasus melibatkan suami atau pacar yang merupakan anggota TNI, Polri, aparatur sipil negara, pejabat daerah, atau aparat penegak hukum, yang menggunakan senjata dan jabatannya untuk mengancam. Secara keseluruhan, aparat atau pejabat negara menjadi pelaku langsung dalam 41 kasus, dan terlibat melalui pembiaran atau penanganan bermasalah dalam 20 kasus lainnya.

Komnas Perempuan juga mencatat 18 kasus kekerasan dalam pacaran, 19 kasus kekerasan berbasis gender online yang sejak 2024 memunculkan pemerasan seksual terhadap pelajar dan mahasiswi, serta praktik adat yang justru menghukum korban.

Komnas Perempuan mencatat lima kasus perampasan ruang hidup yang masing-masing berdampak pada satu komunitas utuh. Perempuan adat Malind di Merauke mengadukan penggusuran hutan adat untuk proyek strategis nasional pangan dan energi di bawah pengawalan aparat, tanpa persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Di Mimika, pengaduan mencatat dugaan pencemaran sungai oleh limbah tailing di 23 kampung, yang paling berat ditanggung perempuan sebagai penyedia air dan pangan keluarga.

Jumlah pengungsi di Tanah Papua kini diperkirakan melampaui 120.000 orang. Data pengaduan memuat enam kasus terkait pengungsian di Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, termasuk perempuan yang tertembak di lokasi pengungsian serta dugaan kekerasan seksual yang tidak dapat ditangani karena tidak tersedia layanan kesehatan, visum, maupun pendamping.

Perempuan yang mencari pertolongan kerap kembali dilukai. Polri tercatat menangani laporan secara bermasalah dalam 15 kasus, dan sedikitnya sembilan kasus berujung pada mediasi atau perdamaian yang diprakarsai aparat, komandan pelaku, layanan daerah, atau pejabat, padahal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Delapan kasus mencatat lembaga layanan menolak mendampingi atau tidak menindaklanjuti. Biaya visum di Papua Barat Daya mencapai Rp685.000-950.000, sehingga ada korban yang memilih berhenti menempuh proses hukum.

Perempuan yang bersuara, termasuk perempuan adat, pendamping korban, pekerja gereja, dan perempuan pembela HAM, menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan stigma separatis, sementara mekanisme perlindungan khusus bagi mereka belum tersedia di Tanah Papua.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan Papua juga menjaga pengetahuan pangan dan tanaman obat, mempertahankan tanah dan hutan adat, serta menjadi mediator dalam konflik melalui jaringan perempuan, gereja, dan pasar. Peran ini tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk menormalisasi penderitaan, dan tidak menghapus kewajiban negara.

"Perempuan Papua perlu didengar sebagai narasumber, bukan hanya diceritakan sebagai korban. Kami mengajak media memberi ruang bagi suara, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan Papua," kata Yuni Asriyanti, Komisioner Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan memandang pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan di Tanah Papua perlu dihentikan, karena pendekatan inilah yang terus mempersempit ruang aman, ruang gerak, dan ruang hidup perempuan. Penambahan pasukan, operasi yang menjangkau permukiman, dan pengawalan bersenjata atas proyek pembangunan di wilayah adat tidak menghadirkan rasa aman bagi perempuan.

Temuan yang disampaikan dalam media briefing ini merupakan bagian dari laporan utuh Komnas Perempuan tentang situasi kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua. Laporan tersebut akan diluncurkan pada 4 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Noken Papua.

Narahubung: 081181141557

Daftar Unduhan Dokumen
accessibility_new
Menu Aksesibilitas