Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Toleransi Internasional

today1 jam yang lalu
19
Nov-2026
35
0

”Negara Penting Kuatkan Peran Perempuan Pada Penanganan Intoleransi  dan Merawat Toleransi”

Jakarta, 19 November 2026

NOMOR: 83/ HM.02.03/XI/2026

Masyarakat dunia memperingati Hari Toleransi Internasional setiap 16 November sebagai momentum untuk menegaskan pentingnya menerima, menghargai, dan mengakui keberagaman identitas manusia. Toleransi bukan sekadar sikap saling menghormati dalam perbedaan, melainkan juga komitmen untuk memastikan setiap orang dapat menjalankan hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Di Indonesia, yang dibangun atas keberagaman suku, agama, kepercayaan, ras, dan identitas lainnya, pemajuan toleransi merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan kebangsaan yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi kehidupan berbangsa yang harus dijaga dan dihormati. Karena itu, toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau komitmen seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan, tindakan nyata, dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.

“Toleransi bukan sekadar kesediaan hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi pengakuan dan penghormatan atas keberadaan orang lain yang berbeda serta keberanian untuk mendukung setiap orang dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut, dapat mengisi hari-hari tanpa adanya diskriminasi suku, agama, identitas gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ketika seseorang masih harus berjuang untuk beribadah, sesungguhnya kita sedang menghadapi persoalan serius dalam menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Dahlia Madanih Wakil Ketua 

Komnas Perempuan mendukung upaya berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta tokoh lintas iman dan lintas kelompok, dalam membangun ruang dialog dan perjumpaan untuk saling memahami dan menghargai keberagaman. Keyakinan terhadap agama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya oleh negara. Namun, upaya membangun toleransi juga harus memastikan keterlibatan perempuan, baik dalam forum kerukunan umat beragama, forum adat, maupun mekanisme penyelesaian tindakan intoleransi. Minimnya keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses dan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kerukunan dan penanganan intoleransi.

Komnas Perempuan mengkhawatirkan dampak berbagai peristiwa intoleransi terhadap perempuan di sejumlah daerah. Perempuan dan anak perempuan dapat mengalami dampak berlapis, mulai dari rasa takut, intimidasi, trauma psikologis, pembatasan ruang sosial dan spiritual, hingga terganggunya akses terhadap pendidikan dan penghidupan. Dalam situasi konflik berbasis agama, perempuan juga kerap menanggung beban tambahan untuk menjaga keselamatan keluarga, merawat anggota keluarga yang terdampak, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan komunitasnya. Di sisi lain, perempuan memiliki peran penting dalam membangun dialog, merawat kerukunan, dan mencegah konflik. Karena itu, pengabaian suara, pengalaman, dan kontribusi perempuan dalam penanganan intoleransi berisiko menghasilkan kebijakan dan langkah penyelesaian yang tidak menjawab kebutuhan seluruh kelompok terdampak.

“Bagi perempuan, intoleransi juga dapat berarti hilangnya rasa aman, ruang sosial, dan kesempatan untuk menjalankan kehidupan spiritual secara bermartabat. Karena itu, penanganan intoleransi harus memperhatikan pengalaman dan kebutuhan khusus perempuan,” ujar Chatarina Pancer Istiyani, Komisioner Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mengkhawatirkan praktik intoleransi yang terus terjadi di sejumlah wilayah, termasuk yang melibatkan aparat negara. Situasi ini menunjukkan masih lemahnya jaminan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan serta penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi. Berdasarkan hasil pemantauan media sepanjang Januari hingga November 2026, Komnas Perempuan mendokumentasikan sekitar 19 peristiwa intoleransi. Peristiwa tersebut terutama berupa hambatan pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan, serta pemaksaan penafsiran agama. Perempuan dari beragam latar belakang usia, etnis, kondisi sosial ekonomi, agama, dan kepercayaan turut menghadapi dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Namun, keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan keberadaan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang berpotensi membatasi pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Di tingkat nasional, Komnas Perempuan mencatat keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat yang dalam penerapannya berpotensi menimbulkan diskriminasi dan hambatan bagi warga negara dalam menjalankan hak beragama dan berkepercayaan. Selain itu, terdapat 30 kebijakan daerah yang perlu dievaluasi karena berpotensi bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kebijakan diskriminatif dan penerapannya dapat memperpanjang situasi ketakutan, kecemasan, serta ketidakamanan yang dialami perempuan.

“Intoleransi bukan hanya pada tindakan dan aksi yang terlihat secara faktual, tetapi juga melalui penerapan kebijakan yang justru memupuk konsolidasi dan perangkat intoleransi secara struktural,” pungkas Chatarina.

Dalam momentum Hari Toleransi Internasional 2026, Komnas Perempuan merekomendasikan:

  1. Kementerian Agama memperkuat pendidikan dan praktik toleransi yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta memastikan pelibatan suara dan peran perempuan pada seluruh tahapan penanganan konflik, maupun upaya merawat toleransi.
  2. Kementerian Dalam Negeri mempercepat evaluasi dan pembatalan atau revisi kebijakan daerah yang diskriminatif sesuai kewenangannya, serta memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menjamin hak konstitusional warga negara.
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang responsif gender bagi perempuan dan anak perempuan korban intoleransi, termasuk layanan psikososial dan pemulihan sosial.
  4. Pemerintah daerah mengambil langkah aktif untuk mencegah dan menangani tindakan intoleransi, menjamin keamanan pelaksanaan ibadah, memfasilitasi penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadah secara adil, serta membangun dialog lintas agama yang inklusif dengan melibatkan perempuan.

Komnas Perempuan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Toleransi Internasional sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan melalui tindakan nyata. Toleransi bukan pemberian kelompok mayoritas kepada minoritas, melainkan penghormatan terhadap hak yang melekat pada setiap manusia dan wajib dijamin oleh negara.

Narahubung: 081181141557

accessibility_new
Menu Aksesibilitas