Kabar Terkini

Catatan Tahunan

Agt-2024

Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan...

Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor pekerjaan, tantangan terkait kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja menjadi semakin kompleks. Masalah ini tidak...

Jun-2024

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja Migran

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, meskipun mendapat kritik luas karena prosesnya yang tergesa-gesa. Salah satu isu yang tiba-tiba...

Jun-2024

Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata...

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab...

Mei-2024

Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sesuai dengan perkembangan data dan situasi advokasi RUU PPRT...

Mei-2024

Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)

Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2020-2024. Usulan revisi ini diajukan oleh...

Mei-2024

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri padat karya. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa...

Okt-2023

Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di...

Sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Kekerasan...

Agt-2023

Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Pasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan...

Jul-2023

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan...

Jan-2023

Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja...

Pada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut...

Des-2022

Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan...

Kertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek struktur dan substansi hukum, pendataan, pemulihan serta strategi pencegahan femisida. Rekomendasi-rekomendasi disusun...

Des-2021

Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi...

Penghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini menguat dan menjadi perhatian publik di masa berakhirnya Orde...

Menampilkan 25 sampai 36 dari 50 berita

Kertas Kebijakan Urgensi...

Dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dan semakin beragamnya sektor...

Selasa, 13 Agustus 2024

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus...

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi...

Senin, 17 Juni 2024

Saran dan Masukan terhadap...

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum...

Selasa, 11 Juni 2024

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan...

Kamis, 23 Mei 2024

Kertas Kebijakan Revisi...

Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi...

Rabu, 22 Mei 2024

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja...

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun...

Selasa, 14 Mei 2024

Kertas Kebijakan Urgensi...

Sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah...

Jumat, 13 Oktober 2023

Saran dan Masukan LNHAM terhadap...

Pasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan...

Kamis, 3 Agustus 2023

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme...

Selasa, 11 Juli 2023

Kertas Posisi UU Cipta Kerja:...

Pada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan,...

3 tahun yang lalu

Kertas Kebijakan Rekomendasi...

Kertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek...

Selasa, 13 Desember 2022

Kertas Rekomendasi Kebijakan...

Penghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi...

Senin, 20 Desember 2021

Menampilkan 25 sampai 36 dari 50 berita

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Nomor Telpon/Fax

+62-21-3903963

+62-21-3903922 (Fax)

Surat Elektronik

Sekretariat

Perpustakaan

Ikuti Kami

Disclaimer

Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

PPID

Beranda

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap Sambutan Komisioner

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Catatan Tahunan

Kertas Kebijakan Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan...

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus Law Kepada Pekerja Migran

Saran dan Masukan terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata...

Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di...

Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja...

Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan...

Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan Dampak Omnibus...

Saran dan Masukan terhadap...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan Revisi...

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Saran dan Masukan LNHAM terhadap...

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan...

Kertas Posisi UU Cipta Kerja:...

Kertas Kebijakan Rekomendasi...

Kertas Rekomendasi Kebijakan...

Tentang KamiProfilSejarahKomisi Paripurna Dan SekjenStruktur Organisasi

Kerja KamiRenstra dan Isu PrioritasKabar Perempuan

PenyikapanSiaran PersKeputusan ParipurnaLaporan Pemantauan HAMKertas PosisiPernyataan SikapSambutan Komisioner

PublikasiMekanisme HAM InternasionalInstrumen Pemantauan dan MonevCatatan TahunanPengembangan PengetahuanLaporan KelembagaanKonferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Menu Aksesibilitas

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap Sambutan Komisioner

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan