Kabar Terkini

Catatan Tahunan

Mei-2024

Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sesuai dengan perkembangan data dan situasi advokasi RUU PPRT...

Mei-2024

Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)

Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2020-2024. Usulan revisi ini diajukan oleh...

Mei-2024

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap rantai pasok industri padat karya. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa...

Okt-2023

Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di...

Sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Kekerasan...

Agt-2023

Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Pasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan...

Jul-2023

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAMdengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan...

Jan-2023

Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja...

Pada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut...

Des-2022

Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan...

Kertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek struktur dan substansi hukum, pendataan, pemulihan serta strategi pencegahan femisida. Rekomendasi-rekomendasi disusun...

Des-2021

Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi...

Penghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini menguat dan menjadi perhatian publik di masa berakhirnya Orde...

Mar-2021

Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan...

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disadari bahwa...

Mar-2021

Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19

Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” adalah tingginya daya lenting (resiliensi) perempuan...

Mar-2021

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga...

Pandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan jumlah kasusbaru COVID-19 terjadi sangat cepat. Antara kasus pertama...

Menampilkan 25 sampai 36 dari 47 berita

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan ini berisikan ulasan mengenai Urgensi Pengesahan Rancangan...

Kamis, 23 Mei 2024

Kertas Kebijakan Revisi...

Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) menjadi...

Rabu, 22 Mei 2024

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja...

Pekerja rumahan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius, meskipun...

Selasa, 14 Mei 2024

Kertas Kebijakan Urgensi...

Sejak awal pendiriannya Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil telah...

Jumat, 13 Oktober 2023

Saran dan Masukan LNHAM terhadap...

Pasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan...

Kamis, 3 Agustus 2023

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme...

Selasa, 11 Juli 2023

Kertas Posisi UU Cipta Kerja:...

Pada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan,...

Selasa, 24 Januari 2023

Kertas Kebijakan Rekomendasi...

Kertas Kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi- rekomendasi tentang aspek...

Selasa, 13 Desember 2022

Kertas Rekomendasi Kebijakan...

Penghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi...

Senin, 20 Desember 2021

Policy Brief 2: Melihat Dampak...

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan...

Rabu, 24 Maret 2021

Policy Brief 3: Resiliensi...

Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian:...

Rabu, 24 Maret 2021

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak...

Pandemi yang menyebar ke banyak negara dalam waktu singkat ternyataberdampak...

Rabu, 24 Maret 2021

Menampilkan 25 sampai 36 dari 47 berita

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Nomor Telpon/Fax

+62-21-3903963

+62-21-3903922 (Fax)

Surat Elektronik

Sekretariat

Pengaduan

Perpustakaan

Ikuti Kami

Disclaimer

Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

PPID

Beranda

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Catatan Tahunan

Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kertas Kebijakan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika)

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja Rumahan di Indonesia: Opsi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di...

Saran dan Masukan LNHAM terhadap Draf RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Ruu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja...

Kertas Kebijakan Rekomendasi Komnas Perempuan atas Pencegahan, Penanganan Femisida, dan Pemulihan...

Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi...

Policy Brief 2: Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan...

Policy Brief 3: Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Kertas Kebijakan Revisi...

Kertas Kerja Perlindungan Pekerja...

Kertas Kebijakan Urgensi...

Saran dan Masukan LNHAM terhadap...

Saran Dan Masukan Komnas Perempuan...

Kertas Posisi UU Cipta Kerja:...

Kertas Kebijakan Rekomendasi...

Kertas Rekomendasi Kebijakan...

Policy Brief 2: Melihat Dampak...

Policy Brief 3: Resiliensi...

Policy Brief 1: Pemenuhan Hak...

Tentang KamiProfilSejarahKomisi Paripurna Dan SekjenStruktur Organisasi

Kerja KamiRenstra dan Isu PrioritasKabar Perempuan

PenyikapanSiaran PersKeputusan ParipurnaLaporan Pemantauan HAMKertas PosisiPernyataan Sikap

PublikasiMekanisme HAM InternasionalInstrumen Pemantauan dan MonevCatatan TahunanPengembangan PengetahuanLaporan KelembagaanKonferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Menu Aksesibilitas

Profil Sejarah Komisi Paripurna Dan Sekjen Struktur Organisasi

Renstra dan Isu Prioritas Kabar Perempuan

Siaran Pers Keputusan Paripurna Laporan Pemantauan HAM Kertas Posisi Pernyataan Sikap

Mekanisme HAM Internasional Instrumen Pemantauan dan Monev Catatan Tahunan Pengembangan Pengetahuan Laporan Kelembagaan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan