Kuningan, 17 Juni 2025 — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan dialog dengan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani di kantor wakil bupati. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Komnas Perempuan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi perempuan serta kelompok rentan lainnya di Kabupaten Kuningan.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan diwakili oleh komisioner Dahlia Madanih dan Daden Sukendar, serta Badan Pekerja Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) memperkenalkan kembali mandat lembaga dan memaparkan capaian periode sebelumnya serta rencana kerja ke depan.

Komnas Perempuan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya di lingkungan pemerintah dan institusi pendidikan. Selain itu, Komnas Perempuan mendorong kolaborasi dalam menjaga keberagaman dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kuningan.

Komnas Perempuan juga mengajak pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat, khususnya dalam mencegah kekerasan seksual dan memperkuat perlindungan bagi perempuan.

Wakil Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komnas Perempuan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengarusutamakan isu perlindungan perempuan di wilayahnya.