Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan mengevaluasi pelaksanaan 25 tahun ratifikasi CAT, Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, ORI, LPSK, dan KND mengadakan Dengar Keterangan Umum wilayah tengah di Denpasar, Bali, Senin (2-5 Oktober 2023). Sebelumnya, KuPP sudah melakukan DKU di wilayah Barat (Medan), Timur (Manado), dan akan berlanjut ke DKU Nasional di Jakarta.
DKU merupakan salah satu metode Inkuiri Nasional yang digunakan KuPP sebagai upaya sistematis, transparan dan berskala nasional untuk mendalami masalah hak-hak asasi manusia dan para pihak dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, diundang untuk berpartisipasi. Informasi dari para pihak dan ahli diarahkan pada investigasi pola-pola sistematis pelanggaran hak-hak asasi manusia dan identifikasi terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi.
DKU wilayah Tengah di Denpasar ini akan mempersaksikan dan menelaah 8 kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta semena-mena termasuk berbasis gender, anak, dan disabilitas di antaranya kasus pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan, kematian pekerja migran dengan indikasi adanya organ tubuh hilang, perhambaan, pengabaian terhadap penyandang disabilitas psikososial, penyiksaan dan hukuman mati pelaku pencabulan, penjebakan transpuan dengan narkoba, penundaan berlarut (delayed in justice), perhambaan, extra judicial killing.
DKU melibatkan mitra-mitra lokal terdiri dari LBH APIK Bali, LBH Bali, Yayasan Gerasa, Yayasan Maha Bhoga Marga, JPIT, Peruati Sumba, PKBI Kalsel, dan akademisi dari Universitas Udayana dan Universitas Ngurah Rai Bali.
Enam komisioner inkuiri dari KuPP yang mengawal DKU yakni dari Andy Yentriyani dan Rainy Hutabarat (Komnas Perempuan, Anis Hidayah (Komnas HAM), Sylvana Apituley (KPAI), J. Widiantoro dan Jemsly Hutabarat (Ombudsman RI), serta Jonna Aman Damanik (KND).
DKU wilayah Tengah diawali dengan konferensi pers untuk sosialisasi, yang dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media lokal dan nasional.