Tim Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan ke sejumlah tahanan dan tempat serupa tahanan di wilayah Sulawesi Selatan. Kunjungan ini berlangsung dari tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023. Tim KuPP mengunjungi Tahanan yang berada di Satuan Wilayah (Satwil) Kepolisian  yaitu Polda Sulawesi Selatan, Polres Pelabuhan Makassar dan Polres Bantaeng, dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di bawah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yaitu Lapas Kelas I Makassar, Lapas Perempuan, Lapas Narkoba dan LPKA, serta pasien Gangguan Jiwa di RSKD Dadi.

Kunjungan yang dilakukan oleh Tim KuPP ini menjadi salah satu implementasi komitmen dari Nota Kesepahaman enam lembaga atas upaya pencegahan penyiksaan dan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam kunjungan dan pemantauan yang dilakukan, Tim KuPP melakukan wawancara dengan para tahanan, warga binaan, jajaran di kepolisian dan lapas, serta pejabat struktural yang ada di RSKD Dadi. Tim KuPP juga memastikan kondisi fisik tahanan, hak informasi publik yang sejatinya diperoleh oleh para tahanan, mekanisme perlindungan dan personel/ petugas yang berpotensi terjadinya ill treatment dan penyiksaan.

"Kunjungan ini sejatinya bukan merupakan inspeksi untuk mencari kesalahan, namun menemulan kondisi nyata tahanan dan serupa tahanan agar dapat dilakukan perbaikan ke depan," ucap Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan. 

Turut hadir Bahrul Fuad (Komisioner Komnas Peremuan), Johanes Widiantoro (komisioner ORI), Putu Elvina (Komisioner Komnas HAM) dan Fatimah Asri Mutmainnah (Komisioner KND) yang menjadi bagian dalam tim pelaksanaan kegiatan ini Temuan sementara di Sulawesi Selatan ini sudah disampaikan dalam dialog langsung dengan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, S.H., M.Hum beserta jajarannya juga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Drs. YUDI SUSENO, Bc.I.P., S.Pd., M.Si beserta jajaran.

Rekomendasi dan catatan perbaikan ke depan menjadi hasil dalam dialog tersebut. Keenam lembaga akan menindaklanjuti hasil dialog ini ke institusi yang lebih tinggi sebagai upaya perbaikan untuk pencegahan penyiksaan.